Oleh Yoga pada hari Jumat, 09 Apr 2021 - 09:20:31 WIB
Bagikan Berita ini :

DPR Minta Stop Eksperimentasi Kelembagaan Ristek

tscom_news_photo_1617934539.jpg
Mulyanto (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto minta Pemerintah berhenti bereksperimen tentang kelembagaan riset dan teknologi (ristek). Menurutnya, sekarang sudah saatnya Pemerintah mulai bekerja mengembangkan ristek agar menjadi motor penggerak pembangunan. Jangan berkutat pada soal posisi lembaga ristek dalam organisasi Pemerintahan.

Demikian tanggapan Mulyanto atas rencana Pemerintah yang ingin melebur Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Dengan peleburan ini nantinya tugas dan fungsi Kemenristek dirangkap oleh Kemendikbud. Sedangkan kedudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang sekarang berada di bawah Kemenristek akan diperluas sebagai badan otonom yang membawahi 13 kedeputian.

Mulyanto menambahkan sekarang bukan saat yang tepat untuk merombak struktur organisasi Kemenristek dan BRIN. Persoalan ini seharusnya sudah selesai begitu Presiden mengumumkan susunan kabinet.

Mulyanto mengaku heran bila sampai saat ini Pemerintah masih berpikir untuk mengubah susunan kementerian. Menurutnya ini menandakan susunan kabinet yang berlaku sekarang tidak dipikirkan secara cermat dan matang.

"Ini kan sudah masuk tahun ketiga pada periode kedua Pemerintahan Jokowi. Harusnya persoalan organisasi kementerian sudah selesai dibicarakan. Selanjutnya Pemerintah tinggal melaksanakan secara konsisten apa yang sudah direncanakan," tegasnya.

Mulyanto menambahkan perubahan kedudukan kelembagaan ristek ini sudah berkali-kali terjadi. Sebelumnya Menristek merangkap Kepala BPPT. Lalu berubah menjadi Kemenristek saja. Setelah itu berubah menjadi Kemenristek-Dikti. Kemudian menjadi Kemenristek-BRIN. Terakhir ingin diubah menjadi Kemendikbud-ristek.

Akibatnya, program ristek secara substantif menjadi terbengkalai. Padahal Perpres BRIN sudah ditandatangani Presiden. Tinggal diundangkan.

"Sebenarnya, soal kelembagaan BRIN malah sudah ada Perpres yang ditandatangani Presiden. Tinggal diundangkan. Tapi karena alasan yang tidak jelas, hingga kini berlalu 16 bulan Perpres BRIN tersebut belum dimasukan ke dalam Lembar Negara, sehingga belum dapat dijadikan payung hukum. DPR sudah mengupayakan agar masalah ini segera diselesaikan. Beberapa pekan lalu Komisi VII DPR RI sudah mengundang Kemristek, Kemenkumham, Kemen PAN-RB untuk rapat bersama masalah Perpres BRIN ini. Tapi nyatanya tidak direspon. Yang hadir dalam rapat kerja itu hanya Kemenristek saja," jelasnya.

Untuk itu Mulyanto minta Pemerintah berhenti berpolemik soal kelembagaan ristek ini. Ia meminta Presiden fokus pada program dan target kerja ristek ketimbang bolak-balik memikirkan struktur organisasinya saja.

"PR besar dan mendasar soal ristek nasional kita adalah bagaimana membalikkan piramida iptek dari dominasi pemerintah, menjadi dominasi sektor privat, baik aspek lembaga litbang, SDM peneliti, maupun anggarannya. Sekarang ini dari 3 aspek tersebut peran pemerintah 80 persen dan swasta di bawah 20 persen. Di negara yang sudah maju termasuk Malaysia atau Thailand, piramidanya terbalik. Peran swastanya yang dominan menjadi pusat gravitasi pembangunan iptek," tandasnya.

“Sudah piramidanya terbalik, anggarannya kecil dan tersebar di berbagai lembaga riset," imbuhnya.

Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi di era Presiden SBY ini minta Pemerintah sebaiknya fokus pada kebijakan, insentif-disinsentif, dan riset dasar-frontier. Jangan berkutat pada urusan kelembagaan, sehingga terkesan yang Pemerintah lakukan adalan “Pembangunan bidang Iptek” bukan “iptek untuk pembangunan”.

"Jadi jangan heran kalau soal hilirisasi/komersialisasi iptek atau pembangunan inovasi teknologi kita tertinggal dibanding negara tetangga sekalipun," ungkap Mulyanto.

tag: #mulyanto  #dpr  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
TStrending
#1
Berita

Seks Bebas di Kalangan Remaja Indonesia Kian Memprihatinkan

Oleh
pada hari Rabu, 31 Jan 2018
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane mengungkapkan, tingkat sadisme dan seks bebas di kalangan remaja Indonesia kian memprihatinkan. Hal ini, lanjut ...
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
TS.com Vacancy: Marketing
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: I Nyoman Parta
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: Adies Kadir
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: Ali Wongso Sinaga
advertisement
Dompet Dhuafa: Zakat Fitrah
advertisement
Domper Dhuafa: Sedekah Quran
advertisement
Lainnya
Berita

Rumah Warga yang Balik ke Jakarta Akan Diberi Tanda

Oleh Rihad
pada hari Sunday, 16 Mei 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Polda Metro Jaya bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kodam Jaya memberikan tanda terhadap rumah warga balik ke Jakarta guna mengantisipasi penyebaran COVID-19 usai ...
Berita

Investasi RI Berangsur Membaik, Muhaimin Beraharap Penanganan Pandemi Covid-19 Lebih Serius

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Indonesia diprediksi akan memasuki masa pemulihan pada triwulan II-2021. Salah satu indikator skenario prediktif tersebut adalah pertumbuhan realisasi nilai ...