Oleh Bachtiar pada hari Jumat, 09 Apr 2021 - 15:08:05 WIB
Bagikan Berita ini :

Fraksi Golkar Minta Pemerintah Prioritaskan Produksi Vaksin Nusantara

tscom_news_photo_1617955685.jpg
Azis Syamsuddin Politikus Golkar (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin meminta, agar Menteri Kesehatan serta Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) agar memprioritaskan Vaksin Nusantara dalam menggantikan kekurangan stok vaksin Covid-19 yang terancam menipis.

Politikus Golkar ini juga menegaskan, Indonesia perlu memproduksi vaksin buatan dalam negeri, sehingga tidak lagi ketergantungan vaksin kepada negara lain.

“Vaksin Nusantara merupakan karya anak bangsa dan dipastikan dapat mempermudah pengadaan vaksin serta lebih sesuai dengan karakteristik masyarakat indonesia" kata dia, Jumat (9/4/2021).

Azis mengharapkan, pemerintah melalui Kemenkes dan BPOM dapat lebih menghargai kerja keras yang dilakukan para ilmuwan dan peneliti dalam negeri dalam menemukan Vaksin Nusantara.

Vaksin Nusantara, sebut Azis, sebagai bukti karya bakti ilmuwan tanah air terhadap bangsa Indonesia.

"Vaksin Nusantara merupakan temuan ilmuwan Indonesia yang menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia mampu membuat vaksin sendiri. Vaksin Nusantara merupakan karya bakti terhadap bangsa dan negara," pungkas dia.

tag: #vaksin  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Lainnya
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 28 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...
Berita

DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi UU

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan dilakukan pada Rapat Paripurna DPR RI ke-14, di ...