Oleh Sahlan Ake pada hari Jumat, 16 Apr 2021 - 12:41:49 WIB
Bagikan Berita ini :

Jokowi Targetkan Pertumbuhan 7 Persen, Marwan Cik Asan: Pemerintah Terlalu Optimis

tscom_news_photo_1618551709.jpeg
Marwan Cik Hasan (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Target pertumbuhan ekonomi Indonesa melebihi 7 persen pada kuartal II 2021 dinilai anggota Komisi XI Marwan Cik Asan akan sangat berat. Dalam hal ini, jangan sampai pemerintah terlalu optimis.

‘’Ada beberapa persolan mendasar yang perlu segera dikerjakan pemerintah. Misalnya, bagaimana kembali meningkatkan daya beli masyarakat melalui peningkatan konsumsi rumah tangga yang sejak pandemi mengalami kontraksi hingga 5,51 persen pada kaurtal II 2020,’’ kata Marwan, Jumat (16/4/2021).

Marwan memahami bahwa target pemerintah antara lain dipicu adanya indikator positif di sejumlah sektor. Misalnya, perbaikan kinerja penjualan eceran dan trend positif pada indeks manufaktur.

Namun menurut legislator asal Lampung itu, indikator ini tidak cukup kuat untuk menetapkan target hingga lebih dari 7 persen. Sebaliknya, ia melihat peningkatan daya beli masyarakat melalui peningkatan konsumsi rumah tangga sangat penting untuk dijadikan pijakan.

‘’Mengapa? Karena komposisi pertumbuhan ekonomi Indonesia hampir 60 persen disumbangkan oleh sektor konsumsi rumah tangga,’’ tukas Sekretaris Fraksi Partai Demokrat (FPD) itu.

Bagi Marwan, optimistik dalam menetapkan target pertumbuhan ekonomi sah-sah saja. Tapi alih-alih menjadi statemen bombastis belaka, akan lebih baik jika pemerintah fokus pada persoalan mendesak di depan mata seperti yang dia sebut di atas.

‘’Selain itu, pemerintah juga perlu kembali menggairahkan investasi baik di pusat maupun di daerah, dengan harapan akan memberikan efek pengganda bagi ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan. Karena sepanjang tahun 2020 telah terjadi penambahan pengangguran hampir 3 juta orang dan tingkat kemiskinan kembali naik menjadi 27,55 juta orang pada September 2020,’’ katanya.

Marwan juga mengingatkan, program PEN 2021 yang dijalankan pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi Covid 19 perlu diperbaiki dan disempurnakan.

‘’Perbaiki agar tepat sasaran. Sebab salah satu andalan kita untuk perbaikan ekonomi di tengah pandemi ini ya PEN. Kalau tidak diperbaikiya tidak akan memiliki kontribusi nyata untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi tahun 2021,’’ kata Marwan.

Menurutnya, kebijakan yang berkaitan dengan konsumsi rumah tangga merupakan hal penting untuk diperhatikan oleh pemerintah, seperti program BLT dan subsidi upah masih sangat penting dilanjutkan dalam program PEN 2021. Selain itu pemerintah juga harus memastikan protokol kesehatan tetap dilaksanakan tanpa membatasi mobilitas, sehingga kegiatan konsumsi masyarakat tetap bisa berjalan. Stimulus yang diberikan kepada sektor produksi berupa insentif fiskal juga harus terukur dan tepat sasaran dengan mempertimbangkan turunnya penerimaan negara dari sektor pajak.

tag: #partai-demokrat  #jokowi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
TS.com Vacancy: Marketing
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: I Nyoman Parta
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: Adies Kadir
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: Ali Wongso Sinaga
advertisement
Dompet Dhuafa: Zakat Fitrah
advertisement
Domper Dhuafa: Sedekah Quran
advertisement
Lainnya
Berita

HNW Tolak Wacana Penghapusan BNPB

Oleh Sahlan Ake
pada hari Selasa, 18 Mei 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua MPR RI yang juga Anggota DPR-RI Komisi VIII Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, menginterupsi Rapat Kerja Komisi VIII DPR-RI dengan Menteri ...
Berita

Bagi yang Mau Daftar CPNS, Inilah Jadwal Lengkapnya

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Pemerintah membuka pendaftaran bagi Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS 2021. Tahun ini, pendaftarannya akan berbarengan dengan pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan ...