Oleh Sasmito Hadinegoro, Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN) pada hari Sabtu, 17 Apr 2021 - 18:16:16 WIB
Bagikan Berita ini :

Mari Kita "MELAWAN LUPA" Tagih Janji Jokowi Kampanye Pilpres 2014 : "Mau Tuntaskan Mega Skandal  BLBI" 

tscom_news_photo_1618658176.jpg
Sasmito Hadinegoro (tengah) saat foto bersama (Sumber foto : dok: Istimewa)

Hot News BLBI Gate Tim Keppres 2021 " Quo Vadis ? !" Catatan HMS untuk para Senior Ekonom Indonesia

Yth Bapak Prof. Dr. Sri Edi Swasono dan Drs Kwik Kian Gie Yth! Sejak tahun 2015 di awal Januari 100 hari duduk sebagai presiden republik Indonesia Ir Joko Widodo "kala kampanye tahun 2014 beliau jika terpilih sebagai RI 1 berjanji mau tuntaskan penegakan kasus BLBI Gate ratusan trilyun yang sejak 10 tahun terakhir HMS sudah paparkan di era presiden SBY pun kasus BLBI Gate akan memberatkan beban generasi yang akan datang.

Sementara Wapres RI Jusuf Kalla pun akui dalam ceramah di depan ISEI,sebagai ekonom juga sangat pahami dan mengakui bahwa beban bunga obligasi rekap ex-BLBI puluhan trilyun yang HMS temukan data dan fakta bahkan sampai dengan akhir periode presiden SBY berkuasa tahun 2014 berakhir dana APBN patut diduga " Rp 960 trilyunanbisa membebani keuangan negara.

Mengapa, karena uang negara yang 70% bersumber dari pajak yang disetor rakyat dari Sabang sampai dengan Merauke tersebut patut diduga lebih Rp 600 trilyunjuga membebani keuangan negara. Hal ini sebagaimana telah saya ceramahkan di forum pesantren seluruh Indonesia di pesantren KH Muhammad Ma’sum pengasuh pondok pensantren Al Ishlah Bondowoso (alm).

Saat itu dengan transparan HMS ungkap"blak-blakan yang mana justru bank plat merah- Mandiri sesungguhnya terhitung sejak diberi subsidi bunga obligasi rekap ex-BLBI adalah penjarah dana publik terbesar dengan ngantongi obligasi rekap fiktif 73 Trilunan. Dengan bunga obligasi rekap ex-BLBI rata-rata 10% per tahun- dana publik di salah satu bank rekap BUMN justru membobol sukses dana BLBI Gate Fresh terutama di Era direksi Mandiri Agus Martowardoyo dan Pahala Mansuri (sekarang wamen BUMN Kabinet Jokma!) Justru patut diduga "seharusnya diperiksa KPK sebab tahun 2010- 2012 yang lalu mereka sukses jual obligasi rekapitalisasi pemerintah 56 Triliun malah dijual kepada Standard Chartered. Bank Inggris!

Hayo Tim Keppres 2021 Pak Jokowi yang pengarahnya Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan dan Menkeu Sri Mulyani silahkan bantah statement HMS ini! BLBI Gate "jika di era pandemi corona negara "butuh dana ratusan trilyun untuk recovery ekonomi rakyat"jangan gunakan data usang?"tahun 1998- bisa salah besar sasaran tembak main sita dampak skandal BLBI Gate yang tahun 2003 yang lalusaja kasat mata ada asset pemerintah sepertiBCA yang detik terakhir hari ini nilainya Rp700Triliunan dengansuatu rekayasa penuh fraudpatut diduga ada unsurcriminal policyoleh menteri-menteri ekonomi kabinet megawati tahun2003 yang lalu" seolah-olah ada transaksi jual beli saham BCA 50% hanya dengan seharga Rp5Triliun saja kemudian justru tahun2004 sampai dengan 2009 yang laluBCA diberi subsidi kepada "SiBudi Hartono (Taipan pemilikPT Jarum Kudus) sebagaiowner baru BCA malah diberi subsidi bunga obligasi rekapitalisasi pemerintah Rp7Triliunan/th sampai denganth 2009 sebagaimana pengakuan Subur Tan Direktur BCA yang kala 4September 2018 yang lalumendampingi Arman Hartono (sekarang Wadirut BCA) justru mengakui bahwa BCA hanya menerima subsidi obligasi rekap pemerintah sampai dengan tahun2009 saja tatkala mereka dikonfrontir dg HMS dihadapan KSP Jendral TNI Purn Muldoko!

Pengakuan Direktur Subur Tan dan adanyaStatetmentseorang taipan Budi Hartonoyang lupa bahwa Drs Kwik Kian sebagai Menteri Kepala BAPPENAS yang tahu persis terjadinya "Penjarahan BCA sebagai asset pemerintahan oleh Budi Hartono yang patut bisa diduga pula sebagai tukang tadah (Transaksi Pura-pura) saham BCA gratis 51% yang Asset BCA akhir tahun 2002 bernilai Rp117 Triliun seperti dinyatakan oleh Auditor Independen yang menilai laporan keuangan yang di release tersebutbisa kita tafsirkan BCA yang as usualtanpa perubahan manajemen yang signifkan oleh owner baru seperti seorang Budi Hartono patut untuk ditelusuri kembali oleh Tim Keppres 2021 sebab Asset BCA hari ini nilainya tidak dikurangi dari Rp700Triliunan!

Pada berita-berita yang baru lalu hari-hariini oleh Menko Polhukam Mahfud MD patut diduga dengan statement “BLBI limbah masa lalu yang lalu di declarekepada rakyat indonesia perlulah saat ini seyogyanya diklarifikasi sebagai seorang Menteti Senior yang menjadi panutan publik!!" janganlah ada dusta diantara kita di Bulan Suci Ramadhan ini sebab yang pahami apa yang terjadi sejak Eratahun 2003- 2014 bahkan sampai dengan detik-detik hari ini masalah penuntasan BLBI- BCA GATE bagi ekonom-ekonom Indonesia yang masih peduli seperti Drs Kwik Kian Gie, Prof Dr Sri Edi Swasono dan saya sendiri sebagaianggota-anggota mewakili publik yang tidak pahami masyarakat luassecara transparan berhak mengetahuinya!!! HM Sasmito Hadinagoro dkk yang masih peduli dengankondisiekonomi negeri yang sedang alami defisit besar selama era pemeintahan Presiden Jokowi & KH Ma"roef Amien siap 24 jam bersedia diundang membantu jika demi kepentingan negara ke istana untuk up datingdata valid jika Pemerintah Jokowi : "Serius benar2 mau tuntaskan BLBI Gate dengan Keppres tahun 2021!", maaf jangan sampai patut diduga hanya untuk menakut-nakuti rezim Megawati dan rezim yang berkuasa sebelum tahun 2015 yang lalu mungkin adanya "faktor latar belakang politis disana???l!"

Salam Perjuangan HMS- Sasmito Hadinagoro - Ketua LPEKN . SABTU Ramadhan hari ke LIMA 17 April, tahun 2021 " ayo kerja kerja keras dengan jujur dan transparan dan akuntable sesuai UU No 17 Tahun2003 " masyarakat berhak mengetahuinya masalah tata kelola keuangan negara!!!

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Lainnya
Opini

Kode Sri Mulyani dan Risma saat Sidang MK

Oleh Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)
pada hari Kamis, 18 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sri Mulyani (dan tiga menteri lainnya) dimintai keterangan oleh Mahkamah Konstitusi pada 5 April yang lalu. Keterangan yang disampaikan Sri Mulyani banyak yang tidak ...
Opini

Tersirat, Hotman Paris Akui Perpanjangan Bansos Presiden Joko Widodo Melanggar Hukum: Gibran Dapat Didiskualifikasi?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --1 April 2024, saya hadir di Mahkamah Konstitusi sebagai Ahli Ekonomi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024. Saya menyampaikan pendapat Ahli, bahwa: ...