Zoom
Oleh Rihad pada hari Wednesday, 21 Apr 2021 - 12:59:00 WIB
Bagikan Berita ini :

Mengapa Nama Hasyim Asy'ari Tidak Tercantum dalam Kamus Sejarah

tscom_news_photo_1618982585.jpeg
Hasyim Asy'ari (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) minta maaf karena tidak memasukkan nama tokoh pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy"ari dalam kamus sejarah Indonesia terbitan Kemendikbud. Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid mengatakan, pihaknya tidak berniat menghilangkan peran KH Hasyim Asy"ari dalam kamus sejarah.

“Kesimpulannya terjadi keteledoran yang mana naskah yang belum siap kemudian diunggah ke laman Rumah Belajar. Tidak ada niat untuk menghilangkan KH Hasyim Asy’ari sebagai tokoh sejarah dalam buku tersebut,” kata Hilmar dalam taklimat media di Jakarta, Rabu (21/4).

Dia menjelaskan peran KH Hasyim Asy"ari sebagai pendiri NU dijelaskan di halaman lain. Hanya saja tidak ada dalam laman atau entry, dan apa yang terjadi merupakan kesalahan teknis. “Jadi narasi menghilangkan peran KH Hasyim Asy’ari itu tidak benar. Kami mengakui memang ada kesalahan teknis dan kami memohon maaf. Kesalahan itu seharusnya tidak perlu terjadi,” katanya.

Hilmar mengungkapkan kamus sejarah Indonesia yang menuai polemik itu tidak pernah diterbitkan secara resmi. Yang beredar di masyarakat merupakan softcopy naskah yang masih perlu penyempurnaan. “Buku Kamus Sejarah Indonesia Jilid I tidak pernah diterbitkan secara resmi. Dokumen tidak resmi yang sengaja diedarkan di masyarakat oleh kalangan tertentu merupakan salinan lunak [soft copy] naskah yang masih perlu penyempurnaan. Naskah tersebut tidak pernah kami cetak dan edarkan kepada masyarakat,” tegasnya.

Dia menegaskan Kemendikbud selalu berefleksi pada sejarah bangsa dan tokoh-tokoh yang ikut membangun Indonesia, termasuk peran dari KH Hasyim Asy’ari dalam mengambil kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Apalagi museum Islam Indonesia Hasyim Asy"ari di Jombang didirikan oleh Kemendikbud.

“Bahkan dalam rangka 109 tahun Kebangkitan Nasional, Kemendikbud menerbitkan buku KH Hasyim Asy’ari: Pengabdian Seorang Kyai Untuk Negeri,” ujarnya.

Hilmar menjelaskan naskah tersebut disusun pada tahun 2017 sebelum periode kepemimpinan Mendikbud Nadiem Makarim. Selama periode kepemimpinan Nadiem, kegiatan penyempurnaan belum dilakukan dan belum ada rencana penerbitan naskah tersebut.

Hilman menyebut naskah yang belum rampung itu kemudian masuk ke proses tata letak atau desain, hingga terbit dalam bentuk pdf dan cetak. Kamus Sejarah Indonesia Jilid I dicetak terbatas sebanyak 20 eksemplar.

Pada 2019, lanjut Hilmar, buku tersebut kemudian diminta oleh Direktorat Sejarah untuk diunggah di situs Rumah Belajar Kemendikbud. Dia mengaku telah menyelidiki kekeliruan dalam buku tersebut ke staf yang terlibat langsung dalam penyusunan.

"Naskah yang sebenarnya belum siap, ikut masuk dalam proses penyertaan pemuatan buku tersebut di website," ujarnya.

Hilmar menyampaikan permintaan maaf atas kekeliruan tersebut. Dia mengaku telah menarik buku tersebut dari peredaran, termasuk yang telah diunggah di situs resmi Rumah Belajar Kemendikbud.

Buntut kekeliruan tersebut, Hilmar mengaku bakal mengkaji ulang buku sejarah modern milik Kemendikbud. Ia tak ingin kekeliruan tersebut kembali terjadi.

"Dan untuk memastikan ini tidak kemudian jadi berlarut ya kami sudah menurunkan jadi sudah tidak ada lagi di website rumah belajar. Dan saya juga minta tadi untuk menurunkan semua buku terkait sejarah modern sampai ada review," katanya.

Sempat Dikritik.

Ponpes Tebuireng Buka Suara

Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang Jawa Timur, angkat bicara terkait polemik tak ada tokoh pendiri NU Hasyim Asy"ari dalam Kamus Sejarah Indonesia Jilid I. Mereka meminta Kemendikbud segera merevisi kamus tersebut.

"Pesantren Tebuireng menuntut Kemendikbud untuk menarik kembali naskah tersebut dan meminta maaf kepada seluruh Bangsa Indonesia atas kecerobohan dan kelalaian dalam penulisan kamus sejarah tersebut," kata Humas Pesantren Tebuireng, Nur Hidayat, Selasa (20/4).

Hidayat menyebut kamus tersebut tak layak menjadi rujukan para praktisi pendidikan dan pelajar Indonesia. Di luar itu, banyak kelemahan substansial dan redaksional yang harus dikoreksi dari konten Kamus Sejarah Indonesia tersebut.

"Sejarah sebuah bangsa sangat penting untuk membangun peradaban di masa yang akan datang. Tidak ada satu bangsa yang menjadi besar tanpa memahami dan mempelajari sejarah leluhurnya," ujarnya.

Ketua Umum NU Circle, R. Gatot Prio Utomo, memprotes keras dan meminta Nadiem bertanggung jawab atas penghilangan jejak sejarah ini.

“Kami tersinggung dan kecewa atas terbitnya Kamus Sejarah Indonesia ini. Kamus itu memuat foto Hadratus Syech Hasyim Asy’ari tetapi tidak ada “entry” nama beliau sehingga berpretensi menghilangkan nama dan rekam jejak sejarah ketokohannya," kata Gatot dalam keterangannya, Senin (19/4/2021).

"Kami meminta kamus itu direvisi dan ditarik dari peredaran,” ucap pria yang akrab disapa Gus Pu itu menegaskan.

tag: #kemendikbud  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
TS.com Vacancy: Marketing
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: I Nyoman Parta
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: Adies Kadir
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: Ali Wongso Sinaga
advertisement
Dompet Dhuafa: Zakat Fitrah
advertisement
Domper Dhuafa: Sedekah Quran
advertisement
Zoom Lainnya
Zoom

Pimpinan KPK Harus Merehabilitasi Nama 75 Orang Pegawai yang Tak Lulus Tes

Oleh Rihad
pada hari Tuesday, 18 Mei 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Presiden Joko Widodo berpendapat Tes Wawasan Kebangsaan tidak serta merta menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai KPK. Jokowi pun sependapat dengan putusan MK bahwa alih ...
Zoom

Mereka Yang Lawan Hasil Tes Wawasan Kebangsaan KPK

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Tes Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai polemik karena bahannya yang sama sekali tidak berhubungan dengan pemberantasan korupsi. ...