Oleh Bachtiar pada hari Jumat, 23 Apr 2021 - 20:39:50 WIB
Bagikan Berita ini :

Daging Ayam Brazil Siap Bergabung Diatas Meja Makan Warga Indonesia, DPR: Yang Datang Sisanya ke Kita

tscom_news_photo_1619185190.jpeg
Abdul Wachid Politikus Gerindra (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Pemerintah terus berupaya keras menahan masuknya impor daging ayam utamanya dari negara Brazil.

Namun upaya itu diperkirakan tidak akan bertahan lama dari serbuan ayam impor dari Brazil. Karena harganya murah.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPR RI dari fraksi partai Gerindra Abdul Wachid mendorong Pemerintah agar menggunakan standar World Trade Organitation (WTO) dalam menerima produk dalam hal ini daging ayam dari negara luar seperti Brazil.

"Karena impor ayam Brazil biasanya yang datang ke kita bukan ayam utuh tapi sisanya dalam bentuk potongan. Biasanya mereka ke Amerika dulu impornya, di Amerika Serikat cuma diterima dadanya saja sementara ke kita yang sampai paha. Nah mestinya kita gunakan standar WTO dimana kita harus terima utuh bukan dalam bentuk potongan-potongan begitu," tandas Anggota Komisi VIII DPR RI itu kepada wartawan Kamis, (22/04/2021).

Wachid mengaku tak heran dengan harga daging ayam asal Brazil yang terbilang murah dibandingkan dengan harga ayam dalam negeri.

"Kenapa murah karena Brazil produsen jagung. Nah jagung inilah yang jadi bahan utama pakan ternak. Di kita justru cost operasionalnya mahal dimana harga jagung masih tinggi karena jagung pun yang ada di kita hasil impor. Ini problem saya kira," ungkap Ketua HKTI itu.

Menurutnya, jika Pemerintah tidak segera berbenah maka akan berdampak serius ke peternak dan pedagang ayam dibawah.

"Jelas impor daging ayam dari Brazil akan memukul para peternak kita. Peternak kita kalah saing dari berbagai sisi termasuk soal harga. Pemerintah mesti sadar akan kondisi semacam ini dan tidak boleh terus bergantung pada impor. Sebaiknya benahi tatakelolanya dari hulu sampai hilirnya. Jangan biarkan para peternak kita berguguran sebelum ayam berkokok di pagi hari," sindirnya.

Wachid juga menilai, kalah saingnya daging ayam dalam negeri imbas adanya kebijakan yang salah.

"Kebijakan Dirjen Peternakan misalnya terkait persoalan DOC (anak ayam) semestinya Dirjen Peternakan tidak perlu menerapkan pemotongan atau pembatasan DOC. Akibatnya terjadi Hukum Pasar (supply and demand) Petani Peternak mengalami kesulitan mencari DOC, akibatnya harga DOC yang di terima sudah harga yang mahal," ungkapnya.

Sebelumnya, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Syailendra, mengatakan harga daging ayam di dalam negeri kalah saing dengan di luar negeri, khususnya dengan Brasil.

"Persoalan sekarang, pakan itu kenaikannya sudah cukup tinggi. Bahkan menurut hitungan kami dalam berapa bulan terakhir naik hampir 30%," kata Syailendra dalam diskusi online bertajuk "Harga Jagung Melambung", yang diselenggarakan Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi, seperti dikutip Rabu (21/4/2021).

Dia mengatakan, selama ini Indonesia masih menahan masuknya ayam impor.

"Kita tidak tahu apakah akan mengulur dari setahun atau setahun setengah. Tapi daging ayam murah akan masuk. Kalau kita tidak mempersiapkan diri di dalam negeri, dengan DOC tinggi dan pakan tidak bersaing," jelasnya.

tag: #daging  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Lainnya
Berita

MK Jamin Tak Ada Deadlock saat Pengambilan Keputusan Sengketa Pilpres

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 18 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mahkamah Konstitusi (MK) menjamin tidak akan ada deadlock dalam pengambilan putusan sengketa Pilpres 2024. Saat ini, Hakim Konstitusi masih melaksanakan rapat ...
Berita

Pemprov DKI Jakarta Apresiasi Bank DKI Penyumbang Dividen Terbesar

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pemprov DKI Jakarta melalui Kepala Badan BP BUMD Provinsi DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono menyampaikan apresiasi atas kontribusi Bank DKI sebagai Badan Usaha Milik ...