Oleh Bachtiar pada hari Selasa, 04 Mei 2021 - 14:49:28 WIB
Bagikan Berita ini :

Politikus PAN Ini Dukung Mensos Laporkan 21 Juta Data Ganda Bansos ke KPK

tscom_news_photo_1620114568.jpeg
Saleh Daulay Politikus PAN (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendukung langkah Menteri Sosial Tri Rismaharini yang melaporkan adanya 21 juta data ganda penerima bantuan sosial (Bansos) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Saleh, yang disampaikan Risma merupakan bukti bahwa data kemiskinan memang masih bermasalah.

"Ini adalah bukti terbaru. Tidak tanggung-tanggung, ada 21 juta data bansos yang salah. Ini tidak bisa didiamkan. Betul datanya sudah ditidurkan. Tetapi proses pendataan sehingga bisa salah seperti itu harus diperiksa," ungkap Politikus PAN itu dalam keterangan tertulis, Senin, (3/5/2021).

"Apakah dalam pemberian bansos sebelumnya ke-21 juta data itu masih menerima? Lalu, kenapa dengan mudah dilaporkan dan ditidurkan? Siapa penanggung jawab pendataannya?" sambung Saleh.

Dia melanjutkan, sewaktu Menteri Sosial dijabat Khofifah Indar Parawansa, sudah ada program satu pintu data kemiskinan yang diolah oleh Kementerian Sosial. Lalu sekarang, ada yang disebut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pihaknya pun kini jadi bertanya lagi mengenai perbedaan data kemiskinan dan DTKS.

"Apa ini bukan bagian dari verifikasi data yang sudah divalidasi? Kenapa kok sekarang ada menteri baru yang menyebut ada 21 juta data yang salah?" urainya.

Saleh menilai problem kesalahan data ini tidak bisa begitu saja dibiarkan. Pasalnya, ada banyak konsekuensinya. Termasuk akan banyak yang mempertanyakan data yang dipakai dalam pemberian bantuan sosial yang berjalan saat ini.

"Katakanlah, misalnya, pemberian bantuan PKH (Program Keluarga Harapan). Begitu juga pendataan bagi KIS atau BPJS Kesehatan dari data PBI, dan program bantuan sosial lainnya. Data mana yang dipakai? Apakah ini tidak menjadi bagian dari kesalahan data tersebut?" jelasnya.

Lebih jauh, Saleh menyatakan pihaknya merasa heran dengan masih adanya kesalahan data. Ia menyatakan, Fraksi PAN sudah mengikuti soal pendataan ini sejak 2017.

"Mestinya semakin ke sini, pendataannya semakin bagus, kok ini malah makin tidak jelas. 21 juta data itu tidak sedikit. Memverifikasinya pasti tidak mudah. Apalagi, kalau data yang dimaksud itu disortir berdasarkan by name by address," tutupnya.

tag: #bansos  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
TS.com Vacancy: Marketing
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: I Nyoman Parta
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: Adies Kadir
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: Ali Wongso Sinaga
advertisement
Dompet Dhuafa: Zakat Fitrah
advertisement
Domper Dhuafa: Sedekah Quran
advertisement
Lainnya
Berita

Politikus NasDem Ini Desak Polri Usut Dugaan Cyber Teror Kepada Pegiat Anti Korupsi

Oleh Bachtiar
pada hari Selasa, 18 Mei 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem Taufik Basari mendesak, agar Polri mengusut dugaan adanya teror termasuk cyber teror kepada para pegiat anti korupsi. Hal ...
Berita

Agar Tidak Menjadi Bola Liar, DPR Minta 75 Pegawai KPK Yang Tidak Lulus TWK Diangkat Menjadi PPPK

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- DPR melalui Wakil Ketua Komisi II Junimart Girsang meminta polemik alih status 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) ...