JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Bambang Purwanto mengaku sedih melihat sikap anggota DPR RI secara keseluruhan yang hanya bungkam melihat peragaan kebijakan yang tengah diterapkan Pemerintah. Utamanya terkait kebijakan protokol kesehatan dan larangan mudik.

"Peran kontrol DPR terhadap Pemerintah belum berfungsi sebagaimana amanat Konstitusi sehingga sekalipun ada kebijakan yang kontradiktif seperti mudik dilarang tetapi TKA Cina diberi kelonggaran. Apakah hal seperti ini tidak juga berbahaya terhadap upaya penyebaran Covid-19 varian baru," lirih Bambang yang sesekali menyeka air mata karena memikirkan kondisi bangsa saat berbincang dengan wartawan, Minggu (09/05/2021).

Menurutnya, kebijakan seperti ini tentu menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat.

"Tapi sekalipun ada kebijakan yang kurang tepat tetapi DPR belum ada upaya mencegah, padahal kekuasaan DPR sangat besar dalam mengontrol roda Pemerintahan dan hal ini juga akan berpengaruh terhadap kehormatan Dewan dimata masyarakat yang notabene sebagai pemberi amanah untuk di jalankan guna melakukan check and balances terhadap penyelenggaraan Pemerintahan," tegasnya.

Bambang yang kini juga duduk di Komisi IV DPR itu mengaku tak habis pikir saat jalur hampir kesemua kota antar provinsi di awasi ketat tetapi jalur penerbangan ke Cina malah dilonggarkan.

Sekali lagi, tandas dia, kepekaan dan kepedulian wakil rakyat sedang di uji.

Padahal, jelas dia, jika mengacu pada amanat UUD 1945 pasal 20 A ayat (1) tentang tugas pokok dan fungsi DPR.

"DPR diberikan kewenangan yang cukup besar untuk mengontrol kebijakan Pemerintah. Kewenangan yang besar tentu mempermudah untuk mengontrol kebijakan yang tidak berkeadilan," tegasnya.

Sekali lagi, kata dia, kebijakan Pemerintah untuk menjaga agar covid-19 segera tuntas dan pertumbuhan ekonomi segera pulih dengan melarang masyarakat mudik lebaran, semua jalur baik darat dan udara serta laut dijaga ketat. Akan tetapi disisi lain justru TKA Cina diberikan kelonggaran untuk ramai-ramai datang ke Indonesia.

"Tentu dua kebijakan ini menimbulkan kontradiksi yang disimpulkan bahwa rakyat sendiri di kekang sementara warga asing justru diberi kebebasan, pasti hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan juga dipertanyakan jiwa korsa Nasionalisme yang sering diucapkan kita Pancasila dan kita NKRI dipertanyakan," sindirnya.

Menurutnya, sehubungan dengan kebijakan yang menimbulkan rasa ketidakadilan ini tentu sebagai wakil Rakyat yang memegang amanah Rakyat di Dewan sedang diuji, harusnya memiliki kepekaan dan kepedulian yang ujungnya terkait dengan etika.

"Seharusnya Pemerintah tegas dan tidak tebang pilih, dalam menerapkan pelarangan mudik juga melarang kedatangan TKA Cina itu baru adil, tentu masyarakat juga semakin taat terhadap Pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 dan varian baru," pungkasnya.