Berita
Oleh Yoga pada hari Sunday, 16 Mei 2021 - 15:50:00 WIB
Bagikan Berita ini :

Hasil Revisi UU KPK, Pengamat: Ibarat Mencampur Minyak dengan Air

tscom_news_photo_1621152799.jpg
Azmi Syahputra (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Azmi Syahputra Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) mengatakan, kebijakan yang saat ini berdampak pasca revisi UU KPK, mulai dari pro kontra kebebasan berpendapat, aksi demo masyarakat, permohonan uji materi ke Mahkamah konsitutusi, dugaan naskah akademik yang fiktip, dan terakhirdengan peralihan status pegawai menjadi ASN melalui test wawasan kebangsaan TWK.75 orang yang dinyatakan tidak lulus, ini kesemua adalah bagian dari revisi UU KPK.

Dampak revisi UU KPK kini telah tampak arahnya, karenanya akan terlihat alur revisi ini salah satunya melalui tahap kebijakan legislasi oleh pembuat UU inilah yang jadi pintu strategis dan paling menentukan dilihat dari proses kebijakan untuk mengoperasionalkannya.

"Karenanya kebijakan legislasi merupakan kunci strategis dan menentukan, maka kesalahan dalam tahap legislasi akan berpengaruh besar ke tahap aplikasi dan administrasi, inilah antara lain dampak yang sekarang di rasakan dan terjadi dalam organ KPK pasca revisi UU KPK," kata iapada keterangan tertulisnya, Minggu (16/5/2021).

Menurutnya KPK yang berdiri awal dengan KPK sekarang kondisinya contradictio in terminus dan contradiction in adjecto, Ibarat mencampur minyak dengan air yang terjadi saat ini melalui kebijakan revisi UU KPK,

"Ada pembantaian structural, mempersempit fungsi dan organisatoris dalam, organ KPK yang berhasil dijinakkan dengan sempurna," ungkapnya.

Maka jika melihat atau kembalilah pada masa historical terbitnya UU Tindak Pidana Korupsi dan UU KPK, UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan faktor pendukung yang tidak terpisahkan dari strategi dan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, yang mana dalam konsiderannya mengakui bahwa korupsi di Indonesia Indonesia secara sistematic dan meluas dan berdampak negatif merusak tatanan hidup berbangsa serta menghambat gerak laku pembangunan guna tercapainya negara kesejahteraan maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa dan pemberantasannya harus dilakukan dengan cara terus menerus yang menuntut peningkatan kapasitas kelembagaan, SDM termasuk menyeimbangkan kesadaran sikap, perilaku masyarakat anti korupsi agar terlembaga dalam sistem hukum nasional.

Konsideran inilah yang sudah hilang dalam UU Revisi KPK tahun 2019 seolah kurangnya semangat anti korupsi dan kurang menguatkan fungsi dan kewenangan organ KPK.

"Karena diketahui bahwa korupsi akan subur disebabkan oleh peraturan yang buruk termasuk bila ada intervensi , karena sumber korupsi itu yaitu bad laws and bad man, bila regulasi sudah buruk apalagi berkolaborasi dengan keberadaan bad man ini pengaruhnya akan dirasakan lebih berbahaya dan mengganas," katanya.

tag: #azmi-syahputra  #asn  #kpk  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
TS.com Vacancy: Marketing
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Sikapi Penolakan Permenperin 03/2021, Anggota Komisi VI: Tak Perlu Didengar Karena Gak Substantif

Oleh Bachtiar
pada hari Selasa, 15 Jun 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi VI DPR RI, Mukhtarudin menilai, reaksi sejumlah pihak yang menolak keberadaan Permenperin 3/2021 tak lebih sebagai ekspresi kekecewaan dari pihak-pihak ...
Berita

Tanggapi Pihak yang Menolak Permenperin 3/2021, DPD APTRI: Justru Permenperin Itu Memperkuat Industri Gula Tanah Air

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Menyikapi adanya suara-suara penolakan terkait keberadaan Permenperin 03/2021 Tentang Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Industri Gula Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Gula ...