Oleh Bachtiar pada hari Kamis, 20 Mei 2021 - 13:02:23 WIB
Bagikan Berita ini :

Tanggapi Rencana Kenaikan PPN, FPKS: Bisa Menghantam Daya Beli Masyarakat dan Membahayakan Industri Retail

tscom_news_photo_1621490543.jpg
Anis Byarwati Politikus PKS (Sumber foto : Istimewa)


JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menilai, rencana kenaikan PPN 15% yang akan dilakukan Pemerintah dalam kondisi daya beli masyarakat yang tertekan akibat pandemi dan krisis ekonomi bukanlah solusi yang tepat.

“Menaikkan PPN sebesar 15 persen dalam kondisi seperti ini, bukanlah merupakan kebijakan yang tepat,” ujar Anis saat menghadiri undangan FGD dari Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) ditulis, Kamis, (20/5/2021).

Anis menegaskan, PPN konteksnya pajak yang paling dekat dengan masyarakat. Semua kebutuhan masyarakat seperti makanan, minuman, pakaian dan keperluan lain, semua dikenakan PPN yang dibebankan oleh penjual kepada konsumen akhir.

Anis menilai, dampak utama dari kenaikan PPN ini akan menghantam daya beli masyarakat dan membahayakan industri retail. Anis berharap Pemerintah tidak menambah beban masyarakat yang sedang susah dengan kenaikan PPN.

“Pemerintah jangan mencari jalan pintas untuk memenuhi target pajak dan kembali mencederai rasa keadilan,” papar Anis.

Anis menyampaikan data bahwa Ekonomi Indonesia triwulan I-2021 terhadap triwulan I-2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,74 persen (yoy).

Sedangkan terhadap triwulan (triwulan I-2021), mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,96 persen (qtq).

“Dengan data tersebut, kita melihat perekonomian nasional masih mengalami resesi. Efektifitas kebijakan Pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi masih jauh panggang dari api,” ujarnya.

Sebagai perbandingan, Anis mengungkap data pertumbuhan ekonomi beberapa negara yang sudah tumbuh positif seperti China (18,3%), Amerika Serikat (0,4%), Singapura (0,2%), Korea Selatan (1,8%), dan Vietnam (4,48%).

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini kemudian mengungkap sisi produksi, dimana kontraksi terdalam terdapat pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar sebesar 13,12 persen, penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 7,26 persen, jasa perusahaan sebesar 6,10 persen, jasa lainnya sebesar 5,15 persen, dan jasa keuangan dan asuransi sebesar 2,99 persen.

"Kita harus mengakui, efek kebijakan pembatasan perjalanan dan kegiatan diluar ruang, memiliki dampak terhadap beberapa sektor terkait,” tutur Anis.

Wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini juga menyampaikan beberapa sektor yang memiliki kontribusi terhadap PDB, masih mengalami kontraksi, diantaranya industri pengolahan (19,84%) sebesar 1,38 persen, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (13,10%) sebesar 1,23 persen, konstruksi (10,8%) sebesar 0,79 persen dan hanya sektor pertanian yang mampu tumbuh positif (13,17%) sebesar 2,95%.

“Masih terkontraksinya beberapa sektor yang memberikan kontribusi terhadap PDB, menunjukkan kebijakan Pemerintah belum cukup efektif dalam mendorong pertumbuhan di sektor-sektor tersebut,” tegasnya.

Sedangkan dari sisi pengeluaran, data menunjukkan bahwa komponen pengeluaran terbesar dalam PDB juga masih mengalami kontraksi.

Konsumsi rumah tangga (56,93%) terkontraksi sebesar 2,23 persen dan komponen pembentukan modal tetap bruto atau investasi (31,98%) terkontraksi sebesar 0,23 persen.

“Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sebagian besar digunakan untuk mendorong konsumsi dan daya beli masyarakat masih perlu ditingkatkan efektivitasnya. Manajemen pendistribusian bansos, khususnya validitas data perlu dibenahi, mengingat temuan KTP ganda oleh Kemensos,” kata Anis.

“Selain itu, masih besarnya SILPA tahun 2020 dan saldo pemerintah daerah dilembaga perbankan, menunjukkan kebijakan belanja baik pusat maupun daerah belum efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” tambah Anis.

tag: #pajak  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Lainnya
Berita

Fadel Muhammad: Fungsi Pengawasan DPD Fokus pada Masalah-Masalah di Daerah

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 29 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad mengatakan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus lebih diperkuat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah. ...
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...