Bisnis
Oleh Rihad pada hari Saturday, 29 Mei 2021 - 09:59:00 WIB
Bagikan Berita ini :

BPJAMSOSTEK Siap Fasilitasi Perlindungan Non-ASN Kemenag

tscom_news_photo_1622254301.jpg
BPJAMSOSTEK Siap Fasilitasi Perlindungan Non-ASN Kemenag (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021, terkait Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek), mendapat dukungan dari kementerian/lembaga. BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) telah berkoordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian terkait Inpres 2/2021 ini dan disambut dengan baik.

Termasuk Kementerian Agama (Kemenag) juga menyambut baik.

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menerima langsung audiensi Direksi dan Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK (25/05), mengatakan bahwa dirinya siap membahas bersama BPJAMSOSTEK terkait tindak lanjut dari Inpres 2/2021 tersebut.

"Kita akan memikirkan bagaimana skemanya sehingga guru dan tenaga kependidikan kami dapat memiliki perlindungan dari BPJAMSOSTEK. Apalagi ini adalah Inpres, di mana seluruh tenaga kerja harus memperoleh perlindungan kerja,” kata Yaqut.

Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo menyambut baik dukungan Menteri Agama tersebut. "Perlu ada dorongan dari seluruh pihak terkait, terutama di kementerian/lembaga untuk memastikan perkembangan implementasi perlindungan Jamsostek", jelas Anggoro.

Anggoro membeberkan fakta bahwa di banding dengan negara tetangga saja, cakupan perlindungan Jamsostek di Indonesia belum maksimal, yaitu baru sekitar 30% dari total pekerja. Belum lagi selama pandemi ini, trennya cenderung menurun akibat kondisi perekonomian.

“Bentuk dukungan riil yang bisa dilakukan oleh kementerian, lembaga negara dan pemerintah daerah selain dengan mendaftarkan pegawai Non-ASN, juga dengan cara menerbitkan peraturan atau regulasi yang mendukung implementasi Inpres Nomor 2/2021,” ungkap Anggoro.

Saat ini ada sekitar 49 ribu pegawai yang merupakan kategori non-ASN di lingkungan Kemenag dan baru 21,8 ribu pegawai yang sudah terlindungi oleh program Jamsostek. Itupun belum termasuk para guru madrasah yang jumlahnya diperkirakan mencapai 600 ribuan pegawai di seluruh Indonesia.

Dengan masih banyaknya pekerja yang belum terlindungi tersebut, Anggoro berharap dukungan dari Kementerian Agama beserta jajarannya untuk secara aktif bersama-sama dengan BPJAMSOSTEK mendukung implementasi Inpres dimaksud agar dapat berjalan dengan baik.

Kemenag akan menyiapkan peraturan perlindungan bagi guru Agama dan GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan) Madrasah. Pihaknya juga akan memastikan aturan tersebut tidak hanya sebatas di atas kertas, namun memang bisa diimplementasikan tanpa kendala di lapangan.

Yaqut beranggapan bahwa tidak mungkin rasanya jika terjadi risiko kerja dengan guru-guru madrasah di daerah, Kemenag bisa langsung menangani satu persatu. Namun, Yaqut juga menekankan, kebijakan untuk memberikan perlindungan ini tidak boleh memberatkan guru dan tenaga kependidikan non-PNS yang saat ini memiliki penghasilan terbatas. “Tentunya kita harus berpikir dengan cara pikir teman-teman honorer ini. Jangan sampai (premi yang dibayarkan) akan mengurangi pendapatan teman-teman ini,” pesan Menag.

Pihak Kemenag juga berharap agar BPJAMSOSTEK dapat melakukan edukasi ke lingkungan Pesantren agar memberikan pemahaman yang mendalam tentang perlindungan Jamsostek.

Menutup kunjungannya di Kemenag, Anggoro berharap agar semua yang dilakukan saat ini dapat mendatangkan hasil yang positif dan perlindungan jaminan sosial yang menyeluruh bagi seluruh pekerja Indonesia.

Sementara itu, Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Jakarta Kelapa Gading, Erfan Kurniawan menyambut baik dukungan dari Kemenag terkait Kerjasama perlindungan jaminan sosial bagi non ASN Kemenag. Pihaknya siap mendukung dan segera melakukan sosialisasi massif kepada seluruh Non – ASN, guru Agama dan GTK.

Diharapkan upaya awal untuk melindungi pegawai non-ASN seperti kerja sama antara Kemenag dengan BPJamsostek ini dapat meningkatkan perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pegawai non-ASN di Kemenag serta para pemangku kepentingan semakin tergugah kesadaran untuk mendaftarkan diri serta para pekerjanya sehingga semakin banyak tenaga kerja yang terlindungi program jaminan sosial.

“Hal ini merupakan bukti nyata negara hadir untuk memberikan kepastian perlindungan atas risiko sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia,” kara Erfan.

tag: #bpjs-ketenagakerjaan  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Dompet Dhuafa x Teropong Senayan : Qurban
advertisement
TS.com Vacancy: Marketing
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Bisnis Lainnya
Bisnis

Ketua BPK Nyatakan Utang RI Lampaui Batas IMF, Apa Jawaban Bappenas?

Oleh Rihad
pada hari Wednesday, 23 Jun 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna khawatir, tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunganya telah melampaui pertumbuhan Produk Domestik Bruto ...
Bisnis

Prudential Tingkatkan Akses Masyarakat Terhadap Asuransi Lewat Teknologi

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-PT Prudential Life Assurance menggandeng perusahaan pialang asuransi PT PasarPolis Insurance Broker (PPIB), afiliasi dari PT PasarPolis Indonesia (PasarPolis), sebagai salah ...