JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Masih di masa Idul Fitri, maaf memaafkan adalah lazim. Tapi perdebatan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dengan Gubernur DKI Anies Baswedan yang berujung maaf, merupakan persoalan serius. Kasus berawal saat DKI mendapat skor E dalam penanganan Covid-19. Soal skor E itu disampaikan Wamenkes Dante Saksono dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR, Kamis (27/5). Ia melampirkan tabel terkait skor provinsi dengan 2 indikator.

"Berdasarkan rekomendasi tersebut maka kami perlihatkan bahwa masih banyak daerah yang masih dalam kondisi terkendali. Kecuali DKI, ini kapasitasnya E. Karena di DKI BOR-nya sudah mulai meningkat dan kasus tracingnya tidak terlalu baik," jelas Dante.

Tabel yang ditampilkan Wamenkes berjudul "Penilaian Kualitas Pengendalian Pandemi dan Penguatan Kapasitas Respon".

Kontan berita ini ramai diperbincangkan. Belakangan Menteri Kesehatan justru memohon maaf kepada seluruh pihak di lingkungan Pemprov DKI, termasuk tenaga kesehatan, yang merasa kecewa tentang skor E terkait pengendalian pandemi COVID-19 tersebut.

Menkes mengklarifikasi bahwa skor E yang didapat DKI Jakarta dalam penanganan COVID-19 bukan penilaian kinerja, melainkan indikator risiko. Soal penanganan COVID-19, Budi justru memuji DKI Jakarta yang kerap unggul dari provinsi lain. Misalnya dalam hal testing corona.

"Saya melihat banyak hal yang sudah dilakukan dengan baik. DKI adalah daerah yang testingnya paling tinggi, dan testing sangat menentukan," kata Budi dalam siaran pers virtual Kemenkes yang disaksikan kumparan, Jumat (28/5).

"Kalau banyak yang bilang vaksinasi adalah satu-satunya, saya kira tidak. Untuk mengatasi pandemi kita harus ketatkan prokes 3T nomor 2 harus baik, kesiapan RS dan strategi perawatannya harus baik nomor 3, dan keempat vaksinasi," lanjut Budi.

Empat hal tersebut (testing, 3T, kesiapan RS, dan vaksinasi) harus dilakukan bersamaan.

"Keempat strategi ini harus berbarengan. Vaksinasi sendiri tidak akan menyelesaikan pandemi. Dan untuk urusan testing saya lihat dari seluruh provinsi DKI yang paling banyak," tegas Budi.

Selain testing, Budi turut memuji progres vaksinasi di DKI Jakarta yang cukup baik. Khususnya vaksinasi bagi lansia yang sudah mencapai 60 persen dari target.

"Urusan vaksinasi saya bisa bilang bahwa tiga provinsi yang paling agresif adalah DKI, Bali, dan Yogya. Saya juga berterima kasih ke teman-teman nakes DKI, teman-teman aparat pemerintah DKI, karena memang lansianya paling tinggi di DKI. Lebih dari 60 persen sekarang sudah disuntiknya, mungkin lebih," ucap Budi.

"Berkali-kali saya sampaikan lansia paling rentan. Kalau lansia terkena, paling banyak masuk RS dan wafat paling besar. Jadi kalau kita fokus ke lansia nanti pasca-Lebaran, insyaallah lansia kita kalau kena tidak perlu masuk RS. Kalaupun masuk RS lebih cepat sembuhnya. Sehingga pressure RS dan pressure karena banyak yang wafat bisa rendah sekali," beber Budi.

Apabila merujuk pada perkataan Budi, DKI Jakarta mendapat skor E karena risiko penularan COVID-19 yang tinggi dan dalam level waspada dalam penanganan pandemi.

Namun, bukan berarti penanganan COVID-19 di DKI Jakarta buruk. Budi malah mengapresiasi sejumlah keunggulan penanganan COVID-19 di DKI Jakarta.

"Saya melihat banyak keunggulan yang sudah dilakukan teman-teman di DKI. Jadi apresiasi saya terhadap seluruh aparat pemerintahan DKI, seluruh tenaga kerja kesehatan yang ada di DKI, mulai dari kepala dinas, pimpinan RS daerah, pegawainya, dokternya, susternya, puskesmas.

Menkes Budi Gunadi Sadikin juga menyampaikan apresiasinya pada RSUD dan puskesmas di Jakarta.

"Saya datang ke beberapa puskesmas di Indonesia, dua di antaranya di DKI, di Setiabudi dan Kramat Jati, saya lihat bagaimana mereka bekerja dengan sangat keras, mengejar bagaimana lansia bisa disuntik. Saya juga datang ke RSUD Pasar Minggu, kaget juga RSUD kok bagus sekali gedungnya di sana," ungkap Budi.

"Bagaimana mereka mengatur dengan segala keterbatasan jumlah tenaga dokter, bisa mengatur ruang isolasi untuk menampung lonjakan dan pasien yang masuk, itu saya apresiasi," kata Budi.

Apresiasi Anies

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengapresiasi klarifikasi dan permintaan maaf dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait kategorisasi dalam penilaian situasi provinsi, dan menyatakan siap berdiskusi soal indikator risiko yang merupakan standar baru dari WHO.

"Kami apresiasi klarifikasi dan permintaan maaf Menkes, Pemprov DKI Jakarta sendiri terbuka untuk berdiskusi dan bekerja sama dalam mereview indikator risiko yang merupakan standar baru dari WHO dalam melihat laju penularan pandemi dan respons daerah pada penanggulangan wabah COVID-19," kata Anies dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (28/5) malam.

"Karenanya dalam kesempatan yang baik itu, Menkes Budi turut menyampaikan permohonan maaf kepada petugas dan tenaga kesehatan di DKI Jakarta yang telah bekerja keras sejak awal pandemi," ucapnya.

Lebih lanjut, Anies menekankan bahwa Pemprov DKI Jakarta selalu mengutamakan keselamatan warga dalam penanganan pandemi ini yang menurutnya harus berdasarkan fakta, transparan, dan bekerja keras dalam jangka panjang.

Anies juga menilai kerja sama pihaknya dengan Kementerian Kesehatan sejak dipimpin oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada Desember 2020, terjalin amat baik mengingat karakter Budi itu sendiri yang memberikan kesan tersendiri pada Anies.

"Kami merasakan sekali, sejak Pak Menkes menjabat Desember 2020 lalu, kerja bersama kita jadi amat baik. Beliau cerdas, bijak, open minded, cepat sekali bekerjanya, dan selalu mengutamakan kolaborasi," tutur Gubernur Anies.

Dengan adanya klarifikasi tersebut, tambah Anies, juga dapat memupus keraguan ribuan petugas dan tenaga kesehatan di DKI Jakarta yang sudah bekerja sangat keras selama ini, sehingga tidak merasa melakukan hal yang salah, dan dapat menjadi pemantik semangat kembali dalam upaya menyelamatkan warga dari wabah.

Anies juga menyinggung soal keterisian tempat tidur (Bed Occupancy Ratio/BOR) RS rujukan COVID-19 yang menjadi salah satu indikator penilaian di mana penanganan COVID-19 di DKI dilabeli E atau tidak cukup baik.

Anies menyebut di DKI Jakarta saat ini tingkat keterisiannya masih di kisaran 30 persen, dengan sekitar 20-30 persen RS DKI Jakarta merawat warga non-KTP DKI Jakarta yang menurutnya bisa diartikan DKI Jakarta turut menyangga wilayah Bodetabek dalam penyiapan BOR untuk penanganan pandemi Nasional.

"Pemprov DKI Jakarta akan dengan senang hati bekerja bersama Kementerian Kesehatan untuk menyusun penilaian situasi risiko secara lebih objektif, kontekstual dan menjadi pendorong bagi seluruh daerah untuk secara serius menuntaskan masalah pandemi ini. kami berharap, Kementerian dapat mereview kembali cara penghitungan kondisi risiko di situasi wilayah yang mana bukan sebagai penilaian kinerja COVID-19," ucap Anies.