Oleh Rihad pada hari Saturday, 05 Jun 2021 - 10:59:00 WIB
Bagikan Berita ini :

Bagaimana Menyelamatkan Garuda yang Rugi Berat?

tscom_news_photo_1622864968.jpg
(Sumber foto : )

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Kondisi keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk benar-benar berat. Bisnis Garuda, sejatinya mulai membaik di kuartal IV 2020. Ini pula yang menerbitkan optimisme manajemen bisa recovery di 2021. Namun pandemi Covid-19 belum selesai juga. Larangan mudik tambah memukul Garuda. Apalagi jika kasus Covid-19 masih terus bertambah.

Perseroan memiliki utang Rp 70 triliun atau sekitar 4,5 miliar dollar AS. Di sisi lain, pendapatan yang dimiliki Garuda Indonesia hanya 50 juta dollar AS per bulan, sementara beban biaya yang dikeluarkan 150 juta dollar AS per bulan.

Itu artinya Garuda Indonesia terus merugi 100 juta dollar AS atau sekitar 1,43 triliun (kurs Rp 14.300 per dollar AS) setiap bulannya.

Apa penyebabnya? Menurut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, ada beberapa alasan yang mendasarinya.

Selain memang terpengaruh pandemi Covid-19, persoalan lainnya adalah terkait penyewa pesawat atau lessor. Saat ini Garuda Indonesia bekerja sama dengan 36 lessor yang sebagian terlibat dalam tindakan koruptif pada manajemen lama.

"Sejak awal kami di Kementerian (BUMN) meyakini, bahwa memang salah satu masalah terbesar di Garuda mengenai lessor. Lessor ini harus kami petakan ulang, mana saja yang masuk kategori dan bekerja sama di kasus yang sudah dibuktikan koruptif," ungkapnya dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (3/6/2021).

Ia menjelaskan, pemetaan diperlukan untuk mengetahui lessor yang bertindak nakal guna dilakukan negosiasi yang tepat. Namun di sisi lain, Erick meyakini sejumlah lessor juga telah bekerja sama dengan jujur.

Kendati demikian, harga penyewaan pesawat yang dipatok oleh lessor sekalipun tidak terlibat koruptif, terasa tetap mahal di kondisi saat ini. Sehingga, negosiasi pada tipe lessor ini juga diperlukan.

Penyebab lainnya adalah bisnis model Garuda Indonesia. Menurut Erick, seharusnya maskapai pelat merah itu mengubah bisnis modelnya dengan fokus pada pasar penerbangan domestik.

Sebanyak 78 persen perjalanan yang dilakukan merupakan turis domestik, sedangkan 22 persen lainnya adalah turis asing. Potensi ini yang seharusnya dimanfaatkan Garuda Indonesia.

Erick mengatakan, pihaknya telah bicara dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk memberikan dukungan jika nantinya tidak semua bandara terbuka bagi maskapai asing. Terlebih di masa pandemi Covid-19 saat ini, yang tak memungkinkan penerbangan dari luar negeri bisa bebas masuk ke semua bandara.

Menurut dia, kondisi ini jadi kesempatan Garuda Indonesia untuk memperbaiki kinerja.

"Ini kesempatan kami sinkronisasi dengan kementerian lain, dari titik-titik bandara yang dibuka (bagi pesawat asing), maka dari bandara itu Garuda (bisa ambil pangsa pasarnya) untuk menyebar ke 20 kota," jelas dia.

"Jadi beberapa titik bandara di buka (bagi pesawat asing), tapi untuk ke rute domestik lainnya hanya boleh garuda atau penerbangan swasta domestik lainnya," lanjut Erick.

Menurut Erick, konsep penerbangan ini juga sudah banyak diterapkan oleh negara lain, seperti China dan Amerika Serikat (AS) yang hanya mengizinkan beberapa bandara menerima penerbangan dari luar negeri.

"Ini yang akan kami lakukan, dan toh beberapa negara lain juga seperti itu. Kami mau seperti AS dan China yang hanya beberapa bandara yang bisa, tidak semua kota yang bisa," ungkap dia.

Komisaris Garuda Peter Gontha menyatakan pemegang saham minoritas yakni Chairul Tanjung yang memiliki sebesar 28% Garuda sudah merugi Rp 11 triliun lebih.

Chaerul Tanjung membeli saham hingga US$ 250 juta. Saat itu, rupiah masih di kisaran Rp 8.000 per dollar AS dan kini di US$ 14.500

Saat Garuda IPO, saham Garuda di posisi Rp 625 per saham, kini saham Garuda Rp 256 per saham. Dalam hitungan Peter, Chaerul sudah merugi Rp 11,2 triliun termasuk bunga, tapi belum termasuk jika menghitung inflasi.

Garuda Indonesia melantai di bursa saham dengan skema IPO pada 11 Februari 2021. Garuda menawarkan 6,33 miliar saham atau sebesar 27,98% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh perseroan.

Namun dalam pelaksaannya, hanya sekitar 52,5% atau 3,32 miliar saham yang terserap pasar. Sisanya sekitar 47,5% atau 3,008 miliar saham harus diserap tiga penjamin pelaksana emisi yang telah menyatakan kesanggupan penuh (full commitment) untuk membeli sisa saham Garuda yang ditawarkan dan tidak habis terjual saat IPO.

Bertindak sebagai penjamin emisi saat itu adalah PT. Bahana Securities, PT. Danareksa Sekuritas, PT. Mandiri Sekuritas. Belakangan terungkap Chairul Tanjung memborong sisa saham IPO PT Garuda Indonesia Tbk sebesar 2,47 miliar saham atau setara 10,88%.

Chairul Tanjung membeli saham Garuda lewat PT Trans Airways pada harga Rp 620 per saham. Harga pembelian saham Garuda itu terdiskon 17,3% dari saat penawaran umum perdana a (IPO) sebesar Rp 750 per saham.

Adapun, berdasarkan data RTI, per 31 Mei 2021, tercatat Trans Airways memiliki saham Garuda sebanyak 28,27%. Adapun pemerintah Indonesia menguasai saham Garuda sebanyak 60,54% dan publik di bawah 5% adalah 11,19%

Pola Penyelamatan

Mengutip keterbukaan informasi, manajemen kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (28/5), opsi pertama menyelamatkan Garuda adalah melakukan negosiasi dengan lessor pesawat. Kedua, melakukan restrukturisasi utang usaha, termasuk utang kepada perusahaan milik negara (BUMN) serta mitra usaha lainnya.

Ketiga adalah restrukturisasi pinjaman perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

"Seluruh upaya dilakukan oleh perusahaan pada prinsipnya dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kondisi kinerja dan likuiditas perusahaan yang terdampak signifikan imbas situasi pandemi covid-19," ujar manajemen GIAA dalam keterbukaan informasi.

Garuda juga terus melakukan optimalisasi pengelolaan sejumlah lini bisnis untuk menaikkan pendapatan perusahaan. Jangka pendek, ada enam upaya untuk mendongkrak kinerja perusahaan.

Pertama, memaksimalkan kerja sama dengan mitra usaha guna mendorong pendapatan. Kedua, meluncurkan program promosi.

Ketiga, pembukaan penerbangan langsung khusus kargo untuk mendukung daya saing komoditas ekspor nasional dan pengembangan UMKM. Keempat, pengoperasian pesawat passenger freighter.

Kelima, optimalisasi layanan charter cargo. Keenam, pengembangan layanan pengiriman barang berbasis aplikasi digital.

"Perusahaan akan memperbesar porsi pendapatan usaha dari lini bisnis kargo hingga 40% dari sebelumnya 10% hingga 15%," kata manajemen.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra l mengungkapkan, salah satu langkah untuk mengurangi biaya adalah dengan menawarkan pensiun dini.

Kata Irfan, program pensiun dini sejatinya sudah dilakukan Garuda. Total karyawan Garuda semula mencapai 7.890 orang. "Tahun 2019 kami menawarkan pensiun dini, dan percepatan kontrak atas 2.000 karyawan," ujar Irfan. Alhasil, tahun 2021, jumlah karyawan mencapai 5.946 orang.

Oleh karena itu, kata Irfan, Garuda harus realistis dan pensiun dini adalah pilihan terbaik dari opsi yang ada, seperti merumahkan karyawan. Menurut Irfan, penawaran pensiun dini dilakukan pasca manajemen selama berbulan-bulan memikirkan opsi terbaik. "Ini pilihan terbaik, pensiun dipercepat kepada mereka yang mau ambil. Jangan-jangan, mereka sudah punya planning, sudah mapan,sehingga bisa merencanakan yang lain," ujarnya.

tag: #garuda-indonesia  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Lainnya
Zoom

Mengapa Jual Beli Jabatan Merupakan Modus Korupsi yang Populer?

Oleh Wiranto
pada hari Kamis, 06 Jan 2022
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap Walikota Bekasi Rahmat Effendi, pada Rabu (5/1/2022). KPK mengamankan 12 orang termasuk Wali Kota Bekasi Rahmat ...
Zoom

Anies dan Ridwan Kamil Akan Digugat Apindo, Ini Alasannya

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini sedang berhadap-hadapan dengan pengusaha. Anies vs pengusaha ini terkait dengan keputusan Anies yang mengubah kenaikan UMP dari ...