JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyesalkan tindakan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta surat penjelasan saat dipanggil Komnas HAM terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Menurutnya, sikap tersebut justru dapat menjadi bumerang bagi proses pemberantasan korupsi.
“Nanti akan berbalik lho ini senjata makan tuan. Kalau nanti ada orang dipanggil, akan mengirim surat balasan, apa perkara korupsi dan minta dijelaskan sejelas-jelasnya. Jadi ini bisa jadi bumerang itu,” kata Boyamin, Selasa (8/6/2021).
Boyamin berpandangan, hal ini dapat menjadi contoh tidak baik dalam proses penghormatan antar instansi pemerintah di tanah air.
“Ini betul-betul bentuk arogansi dan penghinaan terhadap sistem ketatanegaraan kita dan KPK ini memberikan contoh yang buruk,” sindir dia.
Diketahui, KPK telah menerima surat panggilan dari Komnas HAM yang ditujukan kepada pimpinan lembaga antirasuah itu pada Rabu (2/6/2021).
Menyikapi surat panggilan dari Komnas HAM tersebut, pihak KPK justru menyurati Komnas HAM guna meminta penjelasan ihwal hak asasi yang dilanggar dalam TWK pada Senin (7/6/2021).
"Ini kan hanya soal pengaduan dari pegawai yang tidak lolos, ngadu ada pelanggaran HAM terus kemudian Komnas HAM melakukan klarifikasi dengan mengundang pimpinan KPK. Nah di situ jelaskan bahwa tidak melanggar HAM dan sebagainya, kan prosedurnya seperti itu," kata Boyamin.