Oleh Bachtiar pada hari Rabu, 09 Jun 2021 - 12:01:23 WIB
Bagikan Berita ini :

Soal Presidential Threshold Nol Persen, Fraksi Demokrat Ragu UU Pemilu Bisa di Revisi Lagi

tscom_news_photo_1623214883.jpg
Anwar Hafid Politikus Demokrat (Sumber foto : Istimewa)


JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Syarat ambang batas pencalonan Presiden sebaiknya dapat memberikan ruang bagi partai yang sudah melampaui parliamentary threshold (PT) untuk mencalonkan capres di pilpres.

Demikian disampaikan oleh Kapoksi Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat Anwar Hafid saat menaggapi usulan sejumlah tokoh yang menginginkan agar Presidential Threshold menjadi nol persen.

"Soal PT itu sebaiknya memberikan ruang bagi partai yang sudah melampaui parliamentary threshold
untuk bisa mencalonkan capres tapi selama ini kita menerapkan keduanya dengan presidential thershold," kata Politikus Demokrat itu, Selasa, (8/6/2021).

Anwar menjelaskan, Indonesia adalah negara dengan keberagamaan dan Bhinneka maka sebaiknya publik menolak capres tunggal yang mungkin bisa saja terjadi.

"Silahkan lihat lebih dari 70% suara parlemen ada dikoalisi pemerintahan, sementara suara PKS dan Demokrat yang bukan menjadi bagian dari rezim hanya 15 persen lebih, artinya peluang bagi keragaman capres menjadi lebih terbatas," tegas Anwar.

Meski demikian, Anwar Hafid mengaku pesimis, jika presidential threshold di bawah 20 persen dapat teralisasikan. Pasalnya, kata dia, saat ini sudah ada keputusan untuk tidak melakukan revisi undang-undang pemilu.

Ia juga mengaku ragu, jika nantinya UU Pemilu akan dibahas kembali guna merevisi soal Presidential Threshold dan Parlemientary Threshold.

"Semua hal tergantung prolegnas dan tahapan yang ada, tapi rasanya sulit melakukan revisi karena koalisi parpol berkuasa kuat dan besar. Tapi Demokrat akan terus berjuang demi demokrasi yang lebih berkualitas," tandasnya.

tag: #presidential-threshold  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Lainnya
Berita

Fadel Muhammad: Fungsi Pengawasan DPD Fokus pada Masalah-Masalah di Daerah

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 29 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad mengatakan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus lebih diperkuat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah. ...
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...