JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Konflik di internal lembaga wakil rakyat daerah Bandarlampung kian tak terkendali. Pasalnya, 29 Anggota DPRD Bandarlampung dari 6 Fraksi nekad menyambangi kantor DPP PDIP di Jakarta pada, Kamis (10/06/2021).

Kenekadan itu terjadi lantaran surat yang dilayangkan para wakil rakyat itu tak digubris oleh Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

Adapun konflik bermula ketika ketua DPRD Bandarlampung, Wiyadi dianggap arogan dan otoriter oleh sebagian anggota DPRD Bandarlampung lainnya khususnya 29 Anggota DPRD dari 6 Fraksi.

Adapun isi surat yang dilayangkan ke Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum DPP PDIP tersebut berisi sejumlah point satu diantaranya yakni soal permintaan sejumlah anggota DPRD Bandarlampung agar Megawati mengevaluasi gaya kepemimpinan anak buahnya yang saat ini jadi ketua DPRD Bandarlampung yakni Wiyadi.

"Intinya kami meminta Wiyadi harus segera diganti karena kami tidak dapat bekerja sama lagi dan kami tidak nyaman dengan pemimpin yang arogan," kata Hadi Thabrani Anggota DPRD Bandarlampung dari FPAN saat dihubungi wartawan, Kamis (10/06/2021).

Pernyatan Hadi ini diamini oleh Afrizal dari Fraksi Nasdem dan Ilham Alawi dari Fraksi Gerindra, Agusman Arief dari Fraksi Demokrat dan Yuhadi dari Fraksi Golkar ketika dimintai keterangan via telepon.

Bahkan, Yuhadi mengatakan, dirinya siap menceritakan persoalan yang terjadi sejak awal terjadi konflik jika dibutuhkan oleh pihak-pihak yang akan memintai keterangan agar masalahnya tidak simpang siur.

Berikut isi surat dari 29 Anggota DPRD Bandarlampung yang ditujukan ke Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri:

Bandar Lampung, 7 Juni 2021

Nomor :
Lampiran : 1 ( Satu Berkas)
Perihal. : Tindak lanjut Pernyataan Sikap Dan Evaluasi Kepemimpinan Ketua DPRD kota Bandar Lampung An. H. Wiyadi, SP.MM.

Kepada Yth:
Ibu Hj.Megawati Soekarno Putri
Ketua Umum DPP PDIP
Di_
Jakarta
Dengan Hormat,

Dalam rangka menghubungi surat kami,anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Bandar Lampung Terdahulu, Perihal Pernyataan sikap dan evaluasi kinerja Terhadap kepemimpinan DPRD kota Bandar Lampung, H.Wiyadi,SP.,MM,. Maka Kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa sejak kami melayangkan surat terkait Pernyataan sikap dam evaluasi kinerja terhadap Kepemimpinan Ketua DPRD Kota Bandar Lampung,H.Wiyadi, SP.MM,Hingga saat ini kami belum mendapatkan arahan dan tanggapan secara resmi dari Ibu ketua Umum DPP PDIP terkait penyelesaian persoalan tersebut,oleh karenanya kami sampaikan kembali perihal ini kepada Ibu ketua;

2. Bahwa selama persoalan ini bergulir di DPRD Kota Bandar Lampung,Sdr.H. Wiyadi,SP.MM.(Ketua DPRD Kota Bandar Lampung) hingga saat ini tidak menunjukkan perubahan sikap dan pola tingkah laku ,bahkan yang bersangkutan cenderung memecah belah anggota dengan arogan pasca terjadi konflik di DPRD Kota Bandar Lampung;

3. Bahwa selama ini Sdr.H.Wiyadi, SP.MM. (Ketua DPRD Kota Bandar Lampung) dalam memimpin DPRD Kota Bandar Lampung diduga tidak mencerminkan sikap secara kelembagaan yakni bersifat kolektif kolegial dalam mengambil kebijakan dan keputusan,sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan TataTertib DPRD
Dan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRD.

4. Bahwa Oleh karena sikap dan Perilaku dalam memimpin yang diduga tidak sesuai dengan tata kelola kelembagaan sebagaimana uraian angka 3 (tiga) diatas, maka sikap dan perilaku Sdr. H. Wiyadi, SP.MM.(Ketua DPRD Kota Bandar Lampung) di duga telah menyebabkan program di DPRD kota Bandar Lampung tertunda, karena anggota DPRD Kota Bandar Lampung tidak dapat bekerja sama untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota legislatif sebagaimana amanah peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

5. Bahwa terdapat sikap dan perilaku Sdr. H. Wiyadi, SP.MM(Ketua DPRD Kota Bandar Lampung) yang diduga tidak menjalankan amanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diduga telah menyebabkan tertundanya program di DPRD Kota Bandar,maka secara otomatis kondisi ini dapat menyebabkan terhambat pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bandar mengingat DPRD Kota Bandar Lampung sebagai mitra Pemerintah setempat;

6. Bahwa dengan berlarut-larutnya persoalan ini, dapat menyebabkan menurunnya citra Partai yang Ibu Ketua Umum Pimpin yang selama ini sudah sangat baik sekali di tengah masyarakat provinsi Lampung Khususnya di Kota Bandar Lampung, karena yang bersangkutan merupakan merupakan Kader Partai yang diduga tidak dapat menjaga marwah kelembagaan Partai tempat yang bersangkutan bernaung;

7. Bahwa oleh karena sikap dan perilaku Sdr. H. Wiyadi ,SP.MM.(Ketua DPRD Kota Bandar Lampung) dapat menurunkan citra partai,maka sebagai Partai yang memiliki banyak kader yang militan di kota Bandar Lampung, maka kami menyampaikan permohonan kepada Ibu Ketua Umum DPP PDIP agar dapat menunjuk kader yang lain untuk menggantikan Sdr. H.Wiyadi, SP.MM. Sebagai Ketua DPRD Kota Bandar Lampung, demi tercapainya program pemerintahan dan terciptanya iklim politik yang sejuk (aman,nyaman, tentram dan Kondusif) di Kota Bandar Lampung.

Berkaitan Uraian diatas, kami menyampaikan kembali permohonan (tindak lanjut) Pernyataan Sikap Dan Evaluasi terhadap Kepemimpinan Ketua DPRD Kota Bandar Lampung An. H. Wiyadi,SP.MM. Kepada ibu ketua Umum DPP PDIP,semoga berkenan mengambil sikap yang tegas sebagaimana yang kami harapkan demi tercapainya program Pemerintah secara maksimal di Kota Bandar Lampung.

Demikianlah Perihal ini kami sampaikan,atas perhatian dan ditindaklanjuti kami ucapkan terimakasih.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1.Bapak Ketua DPD PDIP Provinsi; Lampung di Bandar Lampung;
2. Bapak Gubernur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3.Ibu Walikota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
4.Yang dianggap Perlu
5.Pers