Oleh La Aswan pada hari Jumat, 11 Jun 2021 - 11:25:10 WIB
Bagikan Berita ini :

DPR RI Setujui Anggaran Untuk BRIN Rp 6,59 T

tscom_news_photo_1623385510.jpg
Laksana Tri Handoko Kepala BRIN (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Kepala BRIN bersama para kepala LPNK di bawah koordinasi BRIN menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI membahas Realisasi Struktur Organisasi dan Fungsi BRIN sesuai Perpres No. 33 Tahun 2021; Progres Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2021; dan Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2022 pada Rabu (9/6) di Gedung Nusantara I DPR RI. RDP dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno.

Dalam Rapat Itu, Komisi VII DPR RI menyetujui anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan empat lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2022 dengan total Rp6,59 triliun.

"Penambahan pagu indikatif BRIN tahun anggaran 2022 ini masih menunggu penyisiran dari Bappenas. Hal ini sebagai bagian dari proses transisi beberapa litbang kementerian yang lainnya ke dalam BRIN. Oleh karena itu nantinya masih memungkinkan perlu dilakukan penetapan kembali," kata Kepala BRIN Laksana Tri Handoko dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis(10/6).

Laksana Tri Handoko menjelaskan pembentukan BRIN dilakukan dalam rangka menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi.

Untuk itu BRIN diminta melakukan konsolidasi sumber daya IPTEK, baik sumber daya manusia, infrastruktur riset, maupun anggaran; menciptakan ekosistem riset standar global terbuka (inklusif) dan kolaboratif; menciptakan fondasi ekonomi berbasis riset yang kuat dan berkesinambungan. Kepala BRIN juga menuturkan sampai dengan saat ini realisasi anggaran BRIN telah mencapai 29,77 persen.

Sementara itu, Komisi VII DPR RI mendorong secepatnya integrasi LPNK menjadi Organisasi Pelaksana Penelitian Pengembangan Pengkajian dan Penerapan (OPL Litbangjirap) setelah masing-masing LPNK menyelesaikan program dalam Tahun Anggaran 2021, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang BRIN yang memberi kesempatan selama dua tahun.

"Komisi VII DPR RI bersepakat dengan Kepala BRIN agar program-program penelitian dan pengembangan kementerian/lembaga per Tahun Anggaran 2022 untuk dialihkan ke BRIN. Komisi VII DPR RI juga merekomendasikan kepada pemerintah terkait alokasi dana abadi Litbangjirap tahun 2022 sebesar Rp5 triliun," kata Eddy Soeparno.

Dari alokasi awal pagu indikatif sebesar Rp6,09 triliun, terdapat penambahan anggaran untuk program-program yang bermanfaat langsung bagi masyarakat sehingga menjadi Rp6,59 triliun.

Alokasi pagu indikatif sebesar Rp6,09 triliun berasal dari pagu indikatif empat LPNK, yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebesar Rp1,82 triliun, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Rp1,62 triliun, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Rp848 miliar, Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) Rp773 miliar serta BRIN sebesar Rp1,02 triliun.

Sementara untuk anggaran Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) disetujui sebesar Rp120 miliar dan Badan Informasi Geospasial (BIG) sebesar Rp495 miliar. Namun demikian masih terdapat kemungkinan untuk penambahan pagu indikatif.

tag: #dpr  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Dompet Dhuafa x Teropong Senayan : Qurban
advertisement
TS.com Vacancy: Marketing
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Lainnya
Berita

Bagi Yang Masih Bingung, Inilah Pedoman Pengenaan Pasal Karet di UU ITE

Oleh Rihad
pada hari Wednesday, 23 Jun 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Pemerintah telah menerbitkan pedoman implementasi pasal tertentu dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dikenal sebagai pasal ...
Berita

Soal Wacana Revisi PP 109/2012, Kementan Berharap Kementerian Terkait Mempertimbangkan Kembali

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Kementerian Pertanian menyatakan wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau ...