Oleh Bachtiar pada hari Jumat, 11 Jun 2021 - 17:17:33 WIB
Bagikan Berita ini :

Rencana Sembako Kena PPN, Legislator PAN: Kebijakan Paradoks

tscom_news_photo_1623406653.jpg
Ahmad Najib Qudratullah Politikus PAN (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Rencana pemerintah untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang bahan pokok atau sembako dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan dinilai paradoks.

Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratullah saat menanggapi rencana
yang termasuk dalam Draf Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) ini.

"Saya kurang paham dengan rencana ini, sangat paradoks dengan kebijakan pajak sebelumnya dimana PPnBM
malah menjadi insentif sementara yang menyangkut kebutuhan pokok malah berupa disinsentif," kata Politikus PAN itu, Kamis, (10/6/2021).

Najib menegaskan, seharusnya dalam masa krisis seperti saat ini pemerintah dapat memberikan insentif yang memadai terlebih atas pemenuhan kebutuhan barang pokok.

"Jangan tambah beban masyarakat," tegas dia.

Najib pun mengaku yakin, kebijakan ini nantinya akan berdampak terhadap kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok.

"Saya minta kalau kemudian berdasarkan kajian akan memberatkan masyarakat rencana kenaikan PPN terhadap sembako untuk ditangguhkan sementara," papar Najib.

Hal itu, lanjut Legislator asal Jawa Barat (Jabar) ini diperlukan guna memastikan rakyat tidak terbebani dengan kebijakan tersebut.

"Kami ingin memastikan rakyat tidak dibebani terlebih dalam situasi krisis seperti sekarang ini," pungkas Najib.

tag: #sembako  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Lainnya
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 28 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...
Berita

DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi UU

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan dilakukan pada Rapat Paripurna DPR RI ke-14, di ...