Oleh Bachtiar pada hari Jumat, 11 Jun 2021 - 17:17:33 WIB
Bagikan Berita ini :

Rencana Sembako Kena PPN, Legislator PAN: Kebijakan Paradoks

tscom_news_photo_1623406653.jpg
Ahmad Najib Qudratullah Politikus PAN (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Rencana pemerintah untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang bahan pokok atau sembako dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan dinilai paradoks.

Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratullah saat menanggapi rencana
yang termasuk dalam Draf Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) ini.

"Saya kurang paham dengan rencana ini, sangat paradoks dengan kebijakan pajak sebelumnya dimana PPnBM
malah menjadi insentif sementara yang menyangkut kebutuhan pokok malah berupa disinsentif," kata Politikus PAN itu, Kamis, (10/6/2021).

Najib menegaskan, seharusnya dalam masa krisis seperti saat ini pemerintah dapat memberikan insentif yang memadai terlebih atas pemenuhan kebutuhan barang pokok.

"Jangan tambah beban masyarakat," tegas dia.

Najib pun mengaku yakin, kebijakan ini nantinya akan berdampak terhadap kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok.

"Saya minta kalau kemudian berdasarkan kajian akan memberatkan masyarakat rencana kenaikan PPN terhadap sembako untuk ditangguhkan sementara," papar Najib.

Hal itu, lanjut Legislator asal Jawa Barat (Jabar) ini diperlukan guna memastikan rakyat tidak terbebani dengan kebijakan tersebut.

"Kami ingin memastikan rakyat tidak dibebani terlebih dalam situasi krisis seperti sekarang ini," pungkas Najib.

tag: #sembako  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Dompet Dhuafa x Teropong Senayan : Qurban
advertisement
TS.com Vacancy: Marketing
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Lainnya
Berita

Bagi Yang Masih Bingung, Inilah Pedoman Pengenaan Pasal Karet di UU ITE

Oleh Rihad
pada hari Wednesday, 23 Jun 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Pemerintah telah menerbitkan pedoman implementasi pasal tertentu dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dikenal sebagai pasal ...
Berita

Soal Wacana Revisi PP 109/2012, Kementan Berharap Kementerian Terkait Mempertimbangkan Kembali

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Kementerian Pertanian menyatakan wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau ...