Berita
Oleh Rihad pada hari Sunday, 13 Jun 2021 - 15:00:00 WIB
Bagikan Berita ini :

Muhammadiyah: Penerapan PPN Pendidikan Menganut Liberalisme Absolut

tscom_news_photo_1623566465.jpg
Haedar Nashir, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Muhammadiyah menolak rencana penerapan PPN untuk bidang pendidikan sebagaimana draf Rancangan Undang-Undang Revisi UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

“Rencana penerapan PPN bidang pendidikan tersebut jelas-jelas bertentangan dengan jiwa konstitusi UUD 1945,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr KH Haedar Nasir, MSi Jumat (11/6/2021). Pasal 31 Pendidikan dan Kebudayaan jelas sekali mengandung perintah soal hak warga negara atas pendidikan.

Ditegaskan Haedar, konsep pajak progresif lebih-lebih di bidang pendidikan secara ideologis menganut paham liberalisme absolut, sehingga perlu ditinjau ulang karena tidak sejalan dengan jiwa Pancasila dan kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung spirit gotong royong dan kebersamaan.

“Apakah Indonesia akan semakin dibawa pada liberalisme ekonomi yang mencerabut Pancasila dan nilai-nilai kebersamaan yang hidup di Indonesia? Masalah ini agar direnungkan secara mendalam oleh para elite di pemerintahan,” tegas Haedar mempertanyakan.

Sebab, katanya, para perumus konsep kebijakan dan pengambil kebijakan di Republik ini semestinya menghayati, memahami, dan membumi dalam realitas kebudayaan bangsa Indonesia. Jangan bawa Indonesia ini menjadi semakin menganut rezim ideologi liberalisme dan kapitalisme yang bertentangan dengan konstitusi, Pancasila, dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Untuk itu, Haedar menegaskan, para anggota DPR dan elite partai politik agar menunjukkan komitmen kebangsaan yang tinggi dengan bersatu menolak draf PPN di bidang pendidikan tersebut sebagai wujud komitmen pada Pancasila, UUD 1945, nilai-nilai luhur bangsa, persatuan, dan masa depan pendidikan Indonesia.

“Lupakan polarisasi politik dan kepentingan politik lainnya demi menyelamatkan pendidikan Indonesia yang saat ini sarat beban, sekaligus menyelamatkan Indonesia dari ideologi liberalisme dan kapitalisme yang mendistorsi konstitusi, Pancasila, dan nilai luhur keindonesiaan,” kata Haedar menandaskan.

Selengkapnya ada alasan penolakan terhadap PPN pendidikan. Pertama: Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Kedua: Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ketiga: Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Keempat: Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Kelima: Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

”Maka, pemerintah, termasuk Kemenkeu, dan DPR mestinya mendukung dan memberi kemudahan bagi organisasi kemasyarakatan yang menyelenggarakan pendidikan secara sukarela dan berdasarkan semangat pengabdian untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” tegas Haedar.

Bukan hanya itu, lanjut Haedar, pemerintah dan DPR mestinya tidak memberatkan organisasi kemasyarakatan penggerak pendidikan dan lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola masyarakat dengan perpajakan yang nantinya akan mematikan lembaga-lembaga pendidikan yang selama ini banyak membantu rakyat kecil. Bahkan, pendidikan swasta sebenarnya ikut meringankan beban pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan yang belum sepenuhnya merata.

“Semestinya pemerintahlah yang berkewajiban penuh menyelenggarakan pendidikan dan kebudayaan bagi seluruh rakyat sebagaimana perintah konstitusi. Ini yang berarti, jika tidak menunaikannya secara optimal sama dengan mengabaikan konstitusi,” ujarnya.

Tidak hanya itu, tegas Haedar, pemerintah malah perlu berterima kasih kepada ormas penyelenggara pendidikan yang selama ini membantu meringankan beban kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan dan program kerakyatan lainnya. Dan ini bukannya malah membebani dengan PPN.

“Jika kebijakan PPN itu dipaksakan untuk diterapkan maka yang nanti akan mampu menyelenggarakan pendidikan selain negara yang memang memiliki APBN, justru para pemilik modal yang akan berkibar dan mendominasi, sehingga pendidikan akan semakin mahal, elitis, dan menjadi ladang bisnis layaknya perusahaan,” kata Haedar lagi.

Melihat situasi ini, Ketua Umum PP Muhammadiyah, mempertanyakan lantas mau dibawa kemana pendidikan nasional yang oleh para pendiri bangsa ditujukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Padahal saat ini beban pendidikan Indonesia sangatlah tinggi dan berat, lebih-lebih di era pandemi Covid-19.

Di daerah-daerah 3T bahkan pendidikan masih tertatih-tatih menghadapi segala kendala dan tantangan, yang belum terdapat pemerataan oleh pemerintah. Pendidikan Indonesia juga semakin berat menghadapi tantangan persaingan dengan negara-negara lain, di tingkat ASEAN saja masih kalah dan berada di bawah. “Kini mau ditambah beban dengan PPN yang sangat berat. Di mana letak moral pertanggungjawaban negara atau pemerintah dengan penerapan PPN yang memberatkan itu?" ujarnya.

tag: #pajak  #sekolah  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
56 Tahun Telkom Indonesia
advertisement
Dompet Dhuafa x Teropong Senayan : Qurban
advertisement
TS.com Vacancy: Marketing
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Perusahaan Didorong Tertib Kepesertaan untuk Pastikan BSU Tepat Sasaran

Oleh Sahlan Ake
pada hari Sabtu, 24 Jul 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Setelah akhir pekan lalu Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) memberikan keterangan persnya terkait penyaluran kembali Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada para pekerja ...
Berita

Antisipasi Demo "Jokowi End Game", Jalan Menuju Istana Dipasang Barrier Beton

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Aparat kepolisian menutup akses menuju Istana Merdeka, Jakarta, seiring rencana demo "Jokowi End Game". Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo ...