JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua MPR-RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, mengingatkan Pemerintah melalui KBRI di Riyadh untuk memastikan kuota sebesar 60.000 jemaah calon haji yang diizinkan Pemerintah Saudi, juga didapatkan oleh WNI yang mukim di Arab Saudi dalam jumlah yang memadai. Hal ini menyusul pengumuman resmi Kerajaan Saudi yang membuka kuota haji tahun ini untuk WN Saudi maupun WNA yang mukim di Saudi, termasuk Warga Negara Indonesia.

Semula HNW pernah menyampaikan kabar sesuai dengan informasi resmi yang disampaikan oleh HaramainInfo (23/5) bahwa Pemerintah Saudi akan membuka haji untuk 60.000 jemaah calon haji, terdiri dari 15.000 jemaah dari warga Saudi, dan 45.000 dari jemaah calon haji dari luar Saudi. Kabar ini bukan disinformasi apalagi hoaks sebagaimana dituduhkan oleh sebagian orang, terbukti info itu sudah menyebar dimuat di beberapa media di Indonesia sebelum disampaikan oleh HNW pada 4/6/2021.

Dan sesudah itu masih menyebar di media Saudi Arabia pada 6/6/2021. Bahkan sampai tanggal 3 Juni saat Kemenag RI membatalkan pemberangkatan haji tahun 2021, Pihak Kedubes Saudi tidak menyatakan informasi dari HaramainInfo itu sebagai disinformasi atau Hoaks.

Ketika Kementerian Haji Saudi mengumumkan keputusan final soal haji hanya bagi jemaah dari dalam negeri Saudi (12/6/2021) juga tidak menyatakan bahwa informasi dari HaramainInfo itu sebagai disinformasi ataupun hoaks. Pihak Saudi mempertimbangkan keselamatan Jemaah akibat masih meluasnya bahaya covid-19 langsung menyampaikan keputusan finalnya soal haji hanya untuk jemaah dari dalam negara Saudi.

"Perlunya KBRI di Riyadh membantu WNI di Saudi untuk mendaftar haji via e-hajj, selain karena waktunya yang terbatas sampai 23 Juni, juga karena jumlah WNI yang menetap di Saudi dan ingin berhaji juga besar. Mereka terdiri dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Mahasiswa, juga korps diplomasi di KBRI Riyadh maupun KJRI di Jeddah. Semoga upaya itu dapat dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan bagi WNI yang ingin berhaji, untuk mendapatkan jumlah yang lebih banyak dibanding dengan tahun lalu. Tahun lalu Saudi hanya mengizinkan 10.000 jemaah haji, 1/3 dari jumlah itu WN Saudi dan selebihnya untuk ekspatriat. Tahun ini Saudi mengizinkan 60.000 jemaah calon haji dari dalam negeri Saudi,” disampaikan Hidayat saat memberikan sambutan dan jawaban pertanyaan pada Halal bi Halal Pimpinan Pusat Wanita Islam di Jakarta, Minggu (13/6/2021).

Hidayat yang juga Anggota DPR-RI Komisi VIII, membidangi urusan haji, mengingatkan agar Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Kementerian Agama amanah dan transparan mengelola setoran haji. Sedangkan bagi jamaah yang hendak melakukan pengambilan setoran lunas haji tahun 2021, hendaknya dipermudah.

Menurutnya, hal itu diperlukan mengingat dana setoran tersebut tetaplah hak para jamaah yang bisa digunakan untuk keperluan lain pasca pembatalan keberangkatan haji 2021, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat bahwa dana haji benar-benar aman. Apalagi BPKH telah mengklaim bahwa tersedia dana likuid sebesar Rp 54 Triliun di bank syariah. Dana tersebut seharusnya cukup untuk total jamaah haji yang telah melakukan setoran lunas sebanyak 15.476 haji khusus dan 198.371 haji reguler.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini juga menegaskan kepada Pemerintah bahwa penarikan setoran lunas itu jangan sampai berdampak pada antrean jamaah haji. Pasalnya, penarikan tersebut bukanlah murni kesalahan jamaah, melainkan akibat adanya keputusan pembatalan keberangkatan haji oleh Kementerian Agama.

HNW mengapresiasi pihak Kemenag RI dan BPKH yang peka dengan masalah ini, dengan komitmen yang sudah diumumkan untuk mempermudah urusan jemaah calon haji dan tidak mengancam antrean mereka. Bahkan memastikan bahwa daftar antre tidak batal dengan penarikan setoran lunas.

HNW mengusulkan agar Kementerian Agama segera melaksanakan proses persiapan haji tahun 2022 Antara lain melalukan lobi kepada pihak terkait di Kerajaan Arab Saudi. Memastikan jamaah haji seluruhnya sehat dan sudah mendapatkan dua kali vaksinasi yang diakui pihak otoritas Kerajaan Saudi. Berkontribusi mengatasi penyebaran virus covid-19 di dalam negeri Indonesia agar tahun depan bisa memberangkatkan jemaah calon Haji. Serta persiapan-persiapan lainnya yang dibutuhkan.

"Kita prihatin, tahun ini Indonesia tidak bisa memberangkatkan jamaah haji, seperti halnya negara-negara yang lain. Tetapi, jangan sampai pembatalan 2 kali ini tidak menjadi pembelajaran bagi Pemerintah dalam mempersiapkan keberangkatan haji tahun 2022, dan mendorong adanya kontribusi yang lebih baik untuk mengatasi penyebaran covid-19. Agar tahun 2022 jemaah calon haji Indonesia bisa diberangkatkan lagi, bahkan dengan kuota yang ditambah akibat 2 kali pembatalan sebelumnya,” pungkasnya.