JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mendorong agar Menteri BUMN Erick Thohir menerapkan kebijakan penghapusan fasilitas kartu kredit di seluruh BUMN.

Hal tersebut, menurutnya, harus dilakukan sebagai upaya melakukan pengetatan anggaran dan efisiensi.

"Apa yang dilakukan Ahok di Pertamina mestinya jadi rujukan Menteri BUMN agar menerapkan hal serupa ke seluruh BUMN. Efisiensi anggaran harus dilakukan ditengah kondisi ekonomi seperti saat ini," tandas Bendahara Megawati Institute itu kepada wartawan, Jumat (18/06/2021).

Darmadi juga menyarankan agar Menteri BUMN melakukan inventarisir pengeluaran anggaran melalui fasilitas kartu kredit di seluruh BUMN.

"Berapa angka pengeluaran negara dari fasilitas kartu kredit yang diberikan ke direksi dan komisaris seluruh BUMN ini harus dibuka oleh menteri BUMN. Saya kira angkanya pasti besar itu," ujar Politikus PDIP itu.

Menurutnya, skema pemberian fasilitas kartu kredit ke direksi dan komisaris BUMN harus diubah.

"Skemanya harus diubah agar transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Jangan lagi pakai fasilitas kartu kredit karena rentan disalahgunakan. Ketimbang pakai kartu kredit, anggaran itu sebaiknya dialihkan ke hal yang produktif seperti pengembangan BUMN itu sendiri. Jangan-jangan BUMN banyak yang rugi karena adanya anggaran yang mubazir dan tak terpantau semacam anggaran untuk fasilitas kartu kredit itu," pungkasnya.

Sebelumnya, publik dikagetkan dengan langkah eks Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang mengusulkan penghapusan fasilitas kartu kredit bagi para pejabat Pertamina.