JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait tingginya lonjakan kasus Covid-19 di Kabupaten Jepara. Wakil rakyat asal Jepara ini ingin instansi yang dipimpin Letjend TNI Ganip Warsito turun tangan menangani pandemi di Kota Ukir tersebut.
Berdasarkan data Pemprov Jateng, per Minggu (20/6) malam, Jepara sudah menggeser posisi Kabupaten Kudus. Jepara menempati urutan pertama di Jateng dengan 2.567 kasus positif Covid-19.
Lonjakan kasus positif ini sangat signifikan. Sebab Kamis (17/6), Jepara masih menempati posisi ketiga se-Jateng dengan 1.757 kasus positif Covid-19.
Atau jika dihitung dalam tiga hari terakhir, ada lonjakan 810 kasus positif di Jepara. Dan angka kematian karena Covid-19, rata-rata per hari lebih dari 15 orang. Bahkan pernah dalam sehari ada 24 warga Jepara yang meninggal dunia karena Covid-19.
"BNPB itu mitra kerja Komisi VIII. Saya terus berkoordinasi dan minta BNPB turun ke Jepara. Karena Jepara itu tetangga Kudus yang sebelumnya sudah ditemukan varian Delta asal India. Kalau Jepara tidak segera ditangani maksimal kita khawatir kondisinya lebih parah dari Kudus," kata Politikus Gerindra itu, Senin (21/6/2021).
Abdul Wachid yang merupakan anggota DPR dari Dapil Jateng II yang meliputi Jepara, Kudus dan Demak. Saat terjadi lonjakan kasus Covid-19 di Kudus, Abdul Wachid juga berkoordinasi dengan BNPB. Hingga akhirnya, Letjend Ganip Warsito turun ke Kota Kretek. Dan saat ini, angka penyebaran maupun kasus positif di Kudus bisa ditekan.
Abdul Wachid berharap, keterlibatan aktif BNPB termasuk juga jajaran Pemprov Jateng, Kodam IV/Diponegoro maupun Polda Jateng dalam penanganan kasus Covid-19 di Jepara juga signifikan untuk menekan penyebaran dan kasus positif.
Abdul Wachid berkeyakinan jika kasus positif Covid-19 di Jepara lebih banyak dari yang dilaporkan. Sebab di lapangan, pihaknya menerima laporan jika banyak warga yang mengalami gejala mirip Covid-19 namun tidak memeriksakan diri ke rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya. Warga hanya mengkonsumsi obat dari warung atau apotek. Dan parahnya warga juga masih beraktivitas seperti biasa sehingga potensial menambah jumlah kasus.
"Upaya penanganan di Kudus bagus karena angka kasus bisa ditekan. Ini bisa diterapkan di Jepara. Kalau tidak, Pemkab Jepara bisa kewalahan jika trend kasus terus naik padahal kapasitas rumah sakit, sarana prasarana lain hingga SDM juga terbatas," jelasnya.
Sementara itu, juru bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Jepara, Muh Ali mengatakan pihaknya sudah mengambil sejumlah langkah untuk mengantisipasi penyebaran pandemi di Kota Ukir. Perusahaan besar khususnya di kawasan Jepara bagian selatan sudah diinstruksikan untuk memperkuat prokes dan menerapkan tes antigen mandiri untuk pekerjanya. Selain itu, perusahaan juga diwajibkan mengisolasi pekerjanya yang positif Covid-19.
Rumah sakit pemerintah juga diminta menyediakan minimal 50 persen kapasitas tempat tidur, khusus pasien Covid-19. Untuk SDM juga terus ditambah dengan cara merekrut tenaga kesehatan khusus menangani pasien Covid-19.
"Kebutuhan kita sekitar 70 - 80 petugas kesehatan. Saat ini ada 32 orang, sisanya kita rekrut secepatnya. Kita mengapresiasi jika ada banyak pihak yang ikut membantu penanganan Covid-19 di Jepara," tandasnya.
