Oleh Bachtiar pada hari Selasa, 22 Jun 2021 - 11:53:36 WIB
Bagikan Berita ini :

Skema Sewa Pesawat Garuda Dianggap Bermasalah, Mukhtarudin Dorong Adanya Audit Investigasi

tscom_news_photo_1624337616.jpg
Mukhtarudin Anggota komisi VI DPR RI dari fraksi partai Golkar (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Kalangan DPR mendorong agar ada langkah audit investigasi terhadap maskapai Garuda Indonesia. Utamanya terkait skema sewa pesawat yang dilakukan dengan pihak lessor. Audit investigasi diperlukan agar bisa mengungkap celah-celah yang selama ini merugikan negara.

"Saya tertarik dengan penjelasan Pak Dirut bahwa hampir semua leasing Garuda itu adalah kemahalan. Oleh karena itu saya mendukung perlu ada audit investigasi atau audit khusus, kenapa sampai sewa-sewa pesawat mahal," tandas Anggota Komisi VI DPR Mukhtaruddin dalam rapat dengar pendapat dengan Direksi Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra dan sejumlah direksi lainnya di Komisi VI DPR, Jakarta, Senin (21/6/2021).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Martin Manurung dari Fraksi Nasdem dan Mohamad Hekal dari Fraksi Gerindra. "Saya paham, manajemen Garuda sekarang ini hanya memperbaiki dan sekaligus mencari solusi ke depan," ujarnya lagi.

Namun Politikus Golkar ini memperingatkan agar oknum-oknum yang melakukan negosiasi dengan lessor dan terbukti merugikan negara harus ikut bertanggungjawab.

"Jangan sampai orang-orang yang kemarin ikut negosiasi dan melaksanakan kontrak itu dan sebagainya, kemudian enak-enakan saja tidur di luar. Oleh karena itu perlu ada audit investigasi, kalau mereka terbukti bersalah ya silahkan hukum bertindak," tegasnya.

Legislator dari Dapil Kalteng ini mendorong kalau memang ternyata ada indikasi-indikasi korupsi dalam proses kontrak tersebut, maka manajemen Garuda perlu memproses hukum.

"Ya, silahkan hukum bertindak, kenapa sampai terjadi penyebab kontrak itu menjadi mahal, maka harus diselidiki," ujarnya lagi.

Oleh sebab itu, lanjut Mukhtarudin, pihaknya setuju dengan saran dari Andre Rosiade agar merekomendasikan untuk audit investigasi atau audit dengan tujuan tertentu terhadap seluruh kontrak Garuda.

Disisi lain, kata Mukhtarudin, pihaknya mengapresiasi langkah-langkah Garuda yang melakukan efisiensi, termasuk negosiasi dengan lessor, lalu pengurangan armada, kemudian penghentian rute-rute yang tidak menguntungkan.

"Harusnya langkah ini sejak lama dilakukan. Tidak usah ragu-ragu, kalau merugikan sebaiknya tutup saja, jangan sampai melayani penerbangan-penerbangan internasional yang rugi. Jadi yang begini harus segera dihentikan Pak Dirut, lebih baik Garuda itu kecil tetapi untung dan lebih baik Garuda efisien dan tidak jor-joran."

Ke depan, sambung Mukhtaruddin, tidak boleh lagi terjadi tindakan jor-joran, apalagi ini perusahaan publik. Bahkan Garuda itu, perusahaan yang memiliki prestige dan punya sejarah panjang di NKRI. "Oleh karena itu, manajemen harus berani mengambil keputusan-keputusan penting dan strategis. Sejauh itu merugikan perusahaan harus dilawan, siapapun yang memerintahkan," imbuhnya.

Sementara itu, Dirut PT Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra menegaskan manajemen PT.Garuda Indonesia memilih menghindari kebijakan likuidasi, karena hanya akan menguntungkan swasta. Karena itu sedang dicari berbagai cara untuk menghindari langkah tersebut. "Kita lebih banyak fokus pada opsi dua dan tiga dari tawaran 4 opsi yang sudah diketahui publik," katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, di Jakarta, Senin (21/6/2021).

Lebih jauh Irfan menambahkan langkah rasionalisasi masih terus dilakukan terhadap 5000 karyawan Garuda, termasuk menawarkan program pensiun dini.

"Jumlah karyawan memang harus seimbang dengan alat-alat produksi dan memang perlu waktu yang cukup dan langkah berhati-hati," tegasnya.

Yang utama, lanjut Irfan, renegosiasi terhadap pada lessor terhadap utang Garuda masa lalu dan ke depan seperti apa.

Sedangkan Direktur Keuangan Garuda, Prasetio mengungkapkan ada 4 persyaratan yang harus dipenuhi untuk penarikan Mandatory Convertible Bond (MCB) yang Rp7,5 Triliun. Pada tahun ini hanya Rp1 Triliun sampai Rp1,5 Triliun, untuk yang sebesar Rp1,5 Triliun tadi yang Pak Dirut sampaikan tidak terjadi grounding notice, kenyataannya hari ini kita ada grounding notice sekitar 40-an pesawat, jadi ini harus mesti diselesaikan kewajiban kepada lessor," ujarnya di Komisi VI DPR.

Kemudian yang kedua, lanjut Prasetio, dibutuhkan corektif action, sebetulnya jawabannya adalah di restrukturisasi hari ini. "Jadi kalau hari ini, restrukturisasi hari ini selesai, maka dengan sendirinya otomatis corectif action."

Ketiga, kata Prasetio lagi, restrukturisasi dengan BUMN sudah selesai, sudah terpenuhi, misalnya ke Pertamina, AP I dan AP II dan kemudian Perum Airnav.

Keempat, ada surat rekomendasi yakni semacam menjamin likuidity yang stabil atau going concern dari kementerian BUMN kepada Kementerian Keuangan. "Jadi dari empat ini, yang terpenuhi hari ini satu, apabila restrukturisasi sudah selesai, maka semuanya akan terpenuhi."

tag: #garuda-indonesia  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
56 Tahun Telkom Indonesia
advertisement
Dompet Dhuafa x Teropong Senayan : Qurban
advertisement
TS.com Vacancy: Marketing
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement