Oleh Bachtiar pada hari Selasa, 22 Jun 2021 - 14:43:32 WIB
Bagikan Berita ini :

DPR Putuskan Kemenperin Pindah ke Komisi VII

tscom_news_photo_1624347812.jpg
Puan Maharani Politikus PDIP (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Ketua DPR RI Puan Maharani mengetuk palu penetapan mitra kerja beberapa komisi di DPR. Puan begitu ia disapa menetapkan,
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang dipimpin Nadiem Makarim tetap menjadi mitra kerja Komisi X DPR RI, serta Kementerian Investasi menjadi mitra kerja Komisi VI DPR Ri.

Puan menyampaikan bahwa keputusan tersebut berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dinyatakan bahwa “Mitra kerja komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan”.

Selanjutnya Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menyatakan bahwa “Pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan Kementerian dilakukan dengan Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat” dan Sesuai Pasal 56 ayat (1) Peraturan DPR tentang Tata Tertib menyatakan bahwa jumlah, ruang lingkup tugas dan mitra kerja komisi ditetapkan dengan Keputusan DPR.


“Dengan mempertimbangkan pemerataan dan beban tugas Alat Kelengkapan Dewan juga memutuskan Kementerian Perindustrian semula mitra kerja Komisi VI menjadi mitra kerja Komisi VII,” kata Puan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/6/2021).

“Selanjutnya kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah penetapan mitra kerja Komisi VI, Komisi VII, dan Komisi X yang dimulai setelah selesai pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2022 dan RKP 2022 dapat disetujui?” tanya Puan, yang dibalas dengan jawaban “setuju” oleh peserta Rapat Paripurna.

Dalam Rapat Paripurna itu, DPR RI juga menetapkan perpanjangan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana dan pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP).

Perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana diminta pimpinan Komisi VIII, dan perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi diminta Pimpinan Komisi I DPR RI.

Sebelum dibawa ke Rapat Paripurna, perpanjangan pembahasan kedua RUU itu sudah dibahas dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI pada 17 Juni 2021.

tag: #dpr  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
56 Tahun Telkom Indonesia
advertisement
Dompet Dhuafa x Teropong Senayan : Qurban
advertisement
TS.com Vacancy: Marketing
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Lainnya
Berita

Kapolri Konsisten Tangani Dugaan Penipuan Jual Beli Gadget

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 28 Jul 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit tetap konsisten menangani tuntas Polres penanganan pengembangan perkara penipuan dan penggelapan jual beli gadget yang merugikan korban ...
Berita

Soal Dugaan Bocornya Data Asuransi BRI life. Komisi I DPR Ingatkan Pemerintah Segera Selesaikan RUU PDP

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Industri asuransi dikejutkan oleh dugaan kebocoran data dari PT Asuransi BRI Life, yang dikabarkan berisi data dua juta nasabah. data itu dijual di situs Raid Forums, forum ...