Oleh La Aswan pada hari Rabu, 23 Jun 2021 - 14:38:22 WIB
Bagikan Berita ini :

Soal Utang di Masa Pandemi, Politikus Gerindra: Kelolanya Harus Pruden Karena Rakyat yang Bayar

tscom_news_photo_1624433902.jpg
Kamrussamad Politikus Gerindra (Sumber foto : Istimewa)


JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Pandemi virus corona membuat pemerintah di sejumlah negara berlomba-lomba mencari utang untuk menyelamatkan perekonomian. Mereka bahkan rela mengantre demi mendapatkan fasilitas pinjaman dari lembaga multilateral.

Indonesia pun tak mau ketinggalan. Selain melakukan realokasi anggaran, pemerintah harus mencari utang dalam jumlah besar agar bisa menutup kebutuhan belanja program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mencapai Rp695,2 triliun.

Kondisi ini membuat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kian khawatir utang negara tidak bisa dibayarkan dalam waktu yang singkat.

Makin bertumpuknya utang ini membuat anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, mempertanyakan semangat Menteri Keuangan Sri Mulyani perihal spending better yang seakan terabaikan.

"Tagline spending better Menkeu terabaikan?” ucap Kamrussamad kepada wartawan di Jakarta, Rabu (23/6/2021).

Politikus Partai Gerindra ini menambahkan, perencanaan dan pengelolaan pinjaman/utang yang bersumber dari luar negeri, dalam negeri, SBN (SUN & SBSN), serta sumber lainnya harus dikelola secara pruden atau hati-hati.

Pasalnya, utang Indonesia pada 2020 saja telah melampaui batas yang direkomendasikan IMF dan/atau International Debt Relief (IDR), yakni rasio debt service terhadap penerimaan negara sebesar 46,77 persen melampaui rekomendasi IMF sebesar 25 persen sampai 35 persen.

"Karena menyangkut beban rakyat Indonesia,” imbuhnya.

Banyak kalangan berpendapat bahwa utang negara yang menumpuk ini akan menjadi beban berat yang harus dipikul oleh pemerintah selanjutnya. Sehingga pemerintah saat ini harus memikirkan dengan baik cara membayarkan utang-utangnya jangan sampai membebani rakyat Indonesia.

"Presiden dan Menteri Keuangan bisa berganti tapi utang tetaplah harus dibayar oleh Rakyat Indonesia,” tegasnya.

Tak hanya itu, Legislator asal DKI Jakarta ini juga mengatakan, pemerintah bersama BPK dan BPKP serta KPK harus memeriksa potensi korupsi dalam pengelolaan utang negara.

“Seperti dugaan adanya calo utang menarik sejumlah fee tertentu pada setiap pinjaman. Spending Better yang menjadi tagline Kementerian Keuangan harus dibuktikan outcome-nya,” tandasnya.

tag: #utang-pemerintah  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
56 Tahun Telkom Indonesia
advertisement
Dompet Dhuafa x Teropong Senayan : Qurban
advertisement
TS.com Vacancy: Marketing
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Lainnya
Berita

Kapolri Konsisten Tangani Dugaan Penipuan Jual Beli Gadget

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 28 Jul 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit tetap konsisten menangani tuntas Polres penanganan pengembangan perkara penipuan dan penggelapan jual beli gadget yang merugikan korban ...
Berita

Soal Dugaan Bocornya Data Asuransi BRI life. Komisi I DPR Ingatkan Pemerintah Segera Selesaikan RUU PDP

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Industri asuransi dikejutkan oleh dugaan kebocoran data dari PT Asuransi BRI Life, yang dikabarkan berisi data dua juta nasabah. data itu dijual di situs Raid Forums, forum ...