Oleh Sahlan Ake pada hari Senin, 05 Jul 2021 - 17:12:15 WIB
Bagikan Berita ini :

Syarief Hasan Minta Pemerintah Tegas Menyetop TKA China Masuk Indonesia

tscom_news_photo_1625479935.jpg
Syarief Hasan (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan masuknya Warga Negara Asing (WNA) asal Cina di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM Darurat). Pasalnya, sebanyak 20 WNA asal China tiba lagi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Maros, Sulawesi Selatan pada Sabtu (3/7/2021) hingga menjadi sorotan masyarakat.

Menurut Syarief Hasan, aktivitas ini menunjukkan tidak tegasnya Pemerintah untuk melakukan pembatasan dan pelarangan WNA masuk khususnya China ke Indonesia.

"Pemerintah mesti tegas, bukan hanya melarang pergerakan masyarakat, tetapi juga membatasi masuknya WNA dari beberapa negara yang terindikasi mengalami kenaikan kasus Covid-19," ungkapnya.

Ia pun menyesalkan masuknya WNA asal Cina yang merupakan episentrum pertama Covid-19 di tengah situasi Pandemi yang belum berkesudahan. “Kebijakan Pemerintah kontraproduktif dengan membiarkan WNA asal Cina masuk ke Indonesia. Meskipun, PPKM Darurat berlaku wajib di Jawa-Bali, tetapi seharusnya Pemerintah tetap melakukan pembatasan masuknya WNA ke Indonesia," ungkap Syarief Hasan.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menilai, masuknya WNA tersebut menjadi preseden buruk bagi Pemerintah. "Pemerintah telah membuat kebijakan PPKM Darurat, namun tidak melarang masuknya WNA. Meskipun mendarat di wilayah Sulawesi yang notabene tidak diwajibkan PPKM Darurat, tetapi seluruh wilayah Indonesia masih berpotensi kenaikan kasus Covid-19," ungkap Syarief Hasan.

Syarief menilai, kejadian ini mirip dengan masuknya WNA asal China dan India pada saat pelarangan mudik lebaran. "Sejak awal, kami mendukung kebijakan pelarangan mudik lebaran hingga PPKM Darurat. Tetapi, kami menolak keras masuknya WNA yang berpotensi menjadi medium penularan, khususnya varian baru Delta yang menular di beberapa negara," ungkap Syarief.

Syarief Hasan juga menegaskan agar Pemerintah fokus dalam upaya-upaya pengetatan masuknya WNA ke Indonesia. “Kasus positif Covid-19 masih terus bertambah dari hari ke hari, bahkan selalu mencetak rekor baru. Pemerintah harusnya mengambil langkah-langkah taktis untuk mengupayakan pencegahan penyebaran Covid-19 dari luar negeri, khususnya varian baru yang menyebar lebih cepat," ungkapnya.

Politisi Senior Partai Demokrat ini mengungkapkan, Pandemi Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan pelandaian yang cukup signifikan. "Pemerintah harusnya memahami bahwa kita memiliki potensi kenaikan kasus seiring dengan maraknya WNA yang masuk ke Indonesia dari negara-negara episentrum Covid-19 di dunia," ungkapnya.

Ia juga mendorong Pemerintah untuk melarang masuknya WNA untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. "Pemerintah mengambil kebijakan PPKM Darurat, namun terkesan membiarkan masuknya WNA khususnya dari China yang berpotensi menyebarkan varian baru Covid-19. Hal ini tentu berbahaya bagi proses penanganan Pandemi Covid-19 sehingga Pemerintah harus mengambil kebijakan lebih tegas untuk membatasi masuknya WNA ke Indonesia," tutup Syarief.

tag: #syarief-hasan  #mpr  #partai-demokrat  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Lainnya
Berita

TKN Akan Gelar Nobar Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 19 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran bakal menggelar acara nonton bareng sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2024. Acara itu akan digelar secara sederhana bersama ...
Berita

Kemenhub Catat Arus Mudik-Balik Lebaran 2024 Capai 242 Juta Orang

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melaporkan pergerakan secara nasional angkutan arus mudik-balik Lebaran 2024 mencapai 242 juta orang. Kemenhub menilai pelaksanaan ...