Oleh Rihad pada hari Sabtu, 17 Jul 2021 - 06:45:17 WIB
Bagikan Berita ini :

Dikritik Banyak Pihak Termasuk WHO, Pemerintah Batalkan Vaksin Berbayar

tscom_news_photo_1626479117.jpg
Ilustrasi vaksin (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Setelah mendapat kritik sana sini, Presiden Jokowi akhirnya membatalkan vaksinasi corona berbayar bagi individu yang rencananya diselenggarakan oleh Kimia Farma. Hal ini disampaikan oleh Seskab Pramono Anung.

"Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut," kata Pramono dalam rekaman video yang juga ditayangkan di akun Setpres, Jumat (16/7).

Dengan keputusan ini, kata Pramono, vaksinasi corona bagi seluruh rakyat Indonesia gratis. Tak ada pengecualian. "Semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya," imbuhnya.

Untuk pemberian Vaksinasi Gotong Royong (VGR), Pramono menyebut distribusinya akan tetap melalui perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan yang akan membayar, bukan karyawan. "Sehingga dengan demikian mekanisme untuk seluruh vaksin, baik itu yang gotong royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan, digratiskan oleh pemerintah," ungkapnya.

Aturan mengenai vaksinasi berbayar tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) mengkritik keras kebijakan Indonesia yang berencana memberikan opsi vaksinasi covid-19 berbayar kepada individu.

Menurut WHO, seharusnya setiap warga negara harus memiliki akses yang setara untuk vaksin Covid-19. Apalagi, varian delta yang tengah membludak di Indonesia membutuhkan cakupan vaksin yang perlu menjangkau semua warga yang paling rentan.

Hal ini membuat kebijakan memberikan vaksinasi Covid-19 berbayar dinilai tidak tepat.

"Penting bahwa setiap warga negara memiliki kemungkinan yang sama untuk mendapatkan akses, dan pembayaran apapun dapat menimbulkan masalah etika dan akses (vaksin tersebut)," kata Ann dalam konferensi pers WHO Jumat.

tag: #vaksin  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
56 Tahun Telkom Indonesia
advertisement
Dompet Dhuafa x Teropong Senayan : Qurban
advertisement
TS.com Vacancy: Marketing
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Lainnya
Bisnis

MUI: Dugaan Pemerasan Terhadap Yusuf Hamka, Mencoreng Nama Baik Bank Syariah

Oleh Rihad
pada hari Sabtu, 24 Jul 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menanggapi pernyataan pengusaha muslim Jusuf Hamka soal dugaan pemerasan. Jusuf Hamka sebelumnya mengaku merasa diperas oleh bank ...
Bisnis

Tidak Sanggup Membayar Konpensasi, Kota Bogor Bolehkan Pedagang Non Pangan Berjualan Lagi

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) Kota Bogor, Jawa Barat, membolehkan pedagang non pangan berjualan lagi, dengan protokol kesehatan ketat. "Mengizinkan pedagang ...