JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Rangkap jabatan Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro jadi polemik di tengah publik. Terutama setelah PP 68/2013 tentang Statuta UI direvisi menjadi PP 75/2021.
Dalam aturan baru itu, rektor UI hanya dilarang merangkap menjadi direksi BUMN/BUMD/swasta. Sementara sebelumnya, dilarang rangkap jabatan sebagai pejabat BUMD/BUMN, termasuk di dalamnya menjadi komisaris.
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono menyesalkan rangkap jabatan ini. Dia khawatir rangkap jabatan itu akan membuat kampus UI menjadi tidak tertangani dengan baik.
“Kerja jadi rektor saja belum tentu becus, ini malah merangkap jabatan. Yang ada nanti ngurus UI enggak becus lagi karena harus jadi pebisnis di BUMN,” tuturnya kepada wartawan, Rabu (21/7/2021).
Arief Poyuono meminta Ari Kuncoro menanggalkan salah satu jabatan yang diemban. Sebagai saran, Arief meminta Ari mundur dari jabatan sebagai rektor, sehingga bisa menjadi pebisnis di BUMN.
Arief Poyuono menilai, seharusnya seseorang dengan kapasitas sebagai rektor UI tidak perlu lagi untuk menjadi komisaris di BUMN.
“Apalagi UI itu sudah jadi PTN berbadan hukum, yang mana rektor sudah sibuk mengurus UI sebagai badan otonom untuk mengelola UI secara profesional dan komersial,” tegasnya.
Bagi Arief, rangkap jabatan Ari Kuncoro ini merupakan keputusan paling ngawur yang diterbitkan Erick Thohir. Apalagi, Erick Thohir sebagai Menteri BUMN dan pengurus Majelis Wali Amanat UI sudah tentu tahu tentang beragam aturan yang seharusnya tidak dilanggar.
“Ini keputusan paling ngawur yang dilakukan Erick Thohir, menjadikan pendidik jadi pebisnis di BUMN,” tegasnya.
Rektor, memiliki tugas mulia untuk mencetak SDM yang tangguh dan profesional sehingga siap memasuki dunia kerja. Bukan malah sebagai pengawas yang memiliki sambilan jadi pebisnis di BUMN.
“Mungkin juga Erick Thohir menempatkan para rektor PTN jadi komisaris punya tujuan untuk mencari dukungan dan membentuk jaringan kampus untuk persiapan nyalon presiden kali ya,” pungkas Arief Poyuono.
