JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pemerintah diharapkan meninjau ulang persyaratan wajib rapid test/PCR dan vaksin untuk penumpang angkutan umum, terutama transportasi antar-pulau, karena dianggap kurang efektif dan efisien.
“Pengguna transportasi publik antar-pulau sebaiknya tidak terhambat dengan persyaratan yang berat. Yang penting terapkan protokol kesehatan dan diawasi ketat selama menggunakan transportasi publik,” kata Bambang Haryo Soekartono, pemerhati dan praktisi transportasi logistik, Rabu (21/7/2012).
Menurut dia, penumpang yang sudah divaksin seharusnya tidak perlu rapid test/PCR, sementara syarat rapid test/PCR cukup berlaku bagi penumpang yang belum divaksin. “Cukup satu syarat saja dan prokes diperketat. Di banyak negara, transportasi domestiknya hanya cek suhu tubuh,” ujarnya.
Syarat yang memberatkan itu dikhawatirkan sekadar menjadi formalitas. Akhirnya tujuan menjadi tidak jelas dan bisa disalahgunakan oleh oknum untuk memalsukan syarat tersebut.
Menurut Bambang Haryo, masyarakat lebih baik didorong menggunakan angkutan umum jika harus bepergian di masa pandemi sebab perjalanannya lebih mudah dipantau daripada mereka menggunakan kendaraan pribadi. Sebab penumpang angkutan umum tercatat dalam manifest dan tujuannya jelas sehingga mudah dideteksi, sedangkan kendaraan pribadi sulit dikendalikan dan diawasi.
Dia mengatakan, menggunakan transportasi umum sama seperti saat masyarakat berada di tempat umum. Di pasar atau mall, masyarakat bahkan bisa berlama-lama dan lebih intens berinteraksi dibandingkan di angkutan umum.
“Masuk pasar, orang tidak diminta RT/PCR atau vaksin, bahkan sering tidak dicek suhu tubuhnya. Padahal, satu orang pedagang di pasar bisa berkomunikasi dengan ratusan konsumen. Kalau di angkutan umum, orang lebih banyak diam,” tuturnya.
Diharapkan ada perubahan kebijakan yang mempermudah masyarakat menggunakan transportasi publik sehingga masyarakat mau dan nyaman menggunakan transportasi publik.
Vaksinasi UMKM
Bambang Haryo menyarankan agar pemerintah memprioritaskan vaksinasi untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), termasuk pedagang.
“Mereka diprioritaskan karena menjadi tulang punggung ekonomi,” tegasnya.
Sebagai catatan, paparnya, jumlah UMKM di Indonesia sangat besar sekitar 67 juta unit usaha dengan kontribusi dominan terhadap PDB yakni sebesar 62-63 persen serta jumlah SDM mencapai 97% dari total tenaga kerja.
Pemerintah juga diharapkan mempercepat vaksinasi UMKM dengan vaksin terbaik agar mereka yang sering berinteraksi dengan konsumen bisa diselamatkan sekaligus ikut menyelamatkan masyarakat konsumen, sehingga tercipta interaksi sehat antara UMKM dan konsumen. Selain itu, UMKM segera dikucurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membantu mereka saat PPKM Darurat agar tetap eksis.
Anggota DPR RI periode 2014-2019 ini juga mengusulkan agar PPKM Darurat didukung dengan mitigasi bencana dan program yang lebih jelas. Salah satunya, sosialisasi dan mendata masyarakat yang melakukan isolasi mandiri karena jumlahnya jauh lebih besar dari data kasus Covid-19 yang diumumkan pemerintah.
“Pemerintah seyogyanya ikut memantau dan mendorong warga yang isoman mau memberikan data dengan menginstruksikan pemda supaya masyarakat yang isoman melapor dan berikan tanda di rumahnya masing-masing, tulis tanggal isoman dan membutuhkan apa. Libatkan ASN, Satgas Covid, dan masyarakat untuk memantau warga isoman,” ujarnya.
Pemda juga bisa menggandeng pengusaha untuk membantu sterilisasi wilayah permukiman dengan penyemprotan disinfektan secara efektif dan efisien. “Kolaborasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat pada saat isoman dan PPKM Darurat saat ini sehingga hasilnya bisa maksimal,” kata Bambang Haryo.
