Oleh La Aswan pada hari Kamis, 22 Jul 2021 - 16:10:55 WIB
Bagikan Berita ini :

Fraksi Golkar Dukung Permenkumham Soal Pembatasan Masuknya TKA Ke Indonesia

tscom_news_photo_1626945055.jpg
Bobby Adhityo Rizaldi Politikus Golkar (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi mendukung langkah Pemerintah melalui Permenkumham dengan melarang masuk bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Aturan tersebut tertuang dalam Permenkumham 27/2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia dalam Masa PPKM Darurat.

Bobby begitu ia disapa mengatakan, seharusnya aturan itu diberlakukan sejak awal pandemi Covid-19.

"Sudah betul itu, harusnya dari sejak awal. Semua hal yg berkaitan dengan pemutusan sebaran Covid-19 domestik sudah dilakukan, termasuk yang terbaik seperti vaksinasi, pembatasan mobilitas, bansos dan penguatan jaring-jaring sosial lain, tapi malah ada varian-varian baru yang jelas asalnya dari luar negeri, bukan mutasi lokal," kata bobby kepada Teropongsenayan,Kamis (22/7/2021).


Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa salah satu protokol yang belum dilakukan pemerintah adalah pembatasan akses masuknya WNA ke Indonesia dan protokol karantina mesti harus lebih ketat lagi dengan pantauan penegak hukum. Dia juga mengganggap corona varian baru itu banyak berasal dari luar negeri.

"Jadi sudah jelas satu-satunya protokol yang belum dilakukan adalah pembatasan akses masuk dari luar negeri. Protokol karantina sudah mulai dari lima hari sampai lebih, malah banyak ditemukan varian yang teridentifikasi dari luar negeri," ujarnya.

Bobby mengganggap kebijakan pemerintah pembatasan akses masuknya WNA ke Indonesia sudah benar dan yang perlu di tingkatkan adalah penerapan dan penegakkan hukumnya, karena masih ada celah perjalanan esensial.

Selanjutnya, kata dia, penegakan hukum di lapangan terhadap 5 klasifikasi WNA yang masih diperbolehkan masuk ini, yang tetap ada celah, karena Indonesia mungkin terlalu ramah.

Menurut dia, kebijakan pemerintah ini perlu dievaluasi kembali walaupun sudah terlambat.

"Mulai dari perlunya peninjauan kebijakan bebas visa, sampai pembatasan akses ini, walau terlambat, lebih baik daripada nggak, udah jelas negara asal varian baru ini terdeteksi dari bulan Februari, ya semoga ini bisa mendukung penurunan kasus baru," kata Bobby

"Iya, atau prokesnya lebih ketat, karantina lebih lama misalnya, dan tes PCR lebih sekali. Kebijakannya perlu bukan di generalisir, antara negara/WNA asal yang beresiko tinggi dan menengah atau biasa. Ya PPKM aja ada level pedesnya, pintu masuk WNA harusnya bukan satu level dong," tutupnya.

tag: #ppkm-darurat  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Lainnya
Berita

Bacakan Eksepsi, Penasehat Hukum Robby Messa Sebut Dakwaan JPU Kabur Minta Kliennya Dibebaskan

Oleh Sahlan Ake
pada hari Selasa, 23 Apr 2024
MEDAN (TEROPONGSENAYAN) --Tim penasehat hukum terdakwa Robby Messa Nura, satu dari dua terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 tahun 2020 yang merugikan keuangan ...
Berita

Ketum SOKSI Apresiasi Putusan MK dan Ucapkan Selamat Kepada Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional SOKSI. Ir. Ali Wongso Sinaga mengapresiasi tinggi amar putusan MK yang menolak permohonan gugatan Paslon 01 Anies -Amin dan Paslon 03 ...