JAKARTA(TEROPONGSENAYAN)-Kementerian BUMN melalui stafsusnya menyebut ada 12 juta vaksin belum terpakai karena berbagai hal. Hal itu terungkap dari pernyataan Arya Sinulingga baru-baru ini.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPR RI Komisi IX Fraksi PPP, Sy. Anas Thahir, mengatakan bahwa pemerintah harus segera beri penjelasan yang lengkap, sebab ada banyak rakyat yang sedang menunggu untuk di vaksin.
"Pemerintah harus segera memberi penjelasan lengkap mengenai persoalan ini. Ini bukan soal sepele. Ada jutaan rakyat sedang menunggu giliran mendapatkan vaksin," kata Anas kepada Teropong Senayan.com, Kamis(29/7/2021).
Mantan Wakil Sekjend PBNU itu menduga keterlambatan itu karena memang untuk stok khusus yang disiapkan untuk vaksin berbayar, hal itu juga yang membuat Anas menentang vaksin berbayar yang diwacanakan beberapa waktu lalu.
"Kenapa diperlambat? Jangan-jangan ini memang stok khusus yang tadinya sengaja disisihkan untuk persiapan program vaksin berbayar. Jadinya malah terkatung-katung. Itulah karenanya dari awal saya menentang keras program vaksin individual berbayar. Untung sudah langsung dibatalkan presiden," ujarnya.
Maka dari itu, Anas menjelaskan bahwa perlu dilakukan audit dan investigasi mendalam terhadap penyelenggaraan program vaksin nasional yang sudah berjalan setengah tahun. Kita masih menemukan banyak masalah yang perlu penjelasan dari pemerintah, dalam hal ini Meneg BUMN dan Menteri kesehatan.
Selanjutnya, dari sisi pengadaan,kata Anas, sampai hari ini kita baru memiliki persediaan vaksin kurang dari sepetempat dari total kebutuhan.
"Kita butuh lebih dari 600 juta dosis vaksin jika setiap orang harus 3 kali vaksin. Ini artinya Indonesia harus melakukan upaya percepatan pengadaan vaksin sesegera mungkin. Jika tidak bisa bertambah parah kondisi kita. Sementara dari sisi distribusi dan pelaksanaan kita juga menghadapi ironi kebijakan di satu sisi rakyat di daerah2 sudah tak menunggu datangnya vaksin, di sisi lain ada jutaan vaksin yang tidak diedarkan. Ini harus segera berjawab," jelas Anas.
