JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh oknum TNI AU kepada warga Papua terungkap dan menjadi viral setelah videonya tersebar di berbagai media sosial. Peristiwa itu tentu menjadi keprihatinan banyak pihak.

Anggota Komisi I DPR RI, Farah Puteri Nahlia menekankan agar peristiwa semacam itu tidak terulang kembali.

Mengingat tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

"Jangan sampai kasus seperti ini membuat masyarakat justru merasa tidak aman, apalagi di tengah krisis multidimensi seperti kondisi pandemi saat ini," tandas Politikus PAN itu kepada wartawan, Kamis (29/07/2021).

Dalam negara hukum, jelas Puteri begitu ia disapa, tindakan aparat keamanan perlu didasarkan pada aturan hukum yang berlaku dan pentingnya memperhatikan dan melindungi keamanan manusia (human security).

Dengan demikian, menurutnya, dalam menjalankan tugasnya aparat keamananan perlu melakukan secara profesional dan proporsional.

"Tindakan-tindakan yang berlebihan yang berdampak pada kondisi terjadinya ketidakamanan dan ketidaknyamanan di masyarakat perlu dihindari," tegasnya.

Disamping itu, Puteri juga menekankan agar proses akuntabilitas yang ada harus transparan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat (public trust) terhadap aparat yang menjalankan tugasnya.

"Saya menilai sikap Panglima TNI yang memproses secara administrasi terhadap pelaku dan komandan di lapangan adalah langkah yang baik dan tegas. Namun, penting untuk mengungkap masalah ini secara transparan dan akuntabel demi terwujudnya rasa keadilan," tegasnya lagi.

Di sisi lain, menurutnya, insiden ini berpotensi menciderai upaya pemerintah Indonesia dalam menciptakan kedamaian di daerah Papua.

Puteri juga menyarankan, aga ada dialog publik yang lebih dan aksi solidaritas lapangan antar otoritas dengan masyarakat Papua untuk memperbaiki dan mempertahankan "hearts and minds" masyarakat lokal.

Selain itu, Puteri juga mengingatkan agar Pemerintah mencermati posibilitas (kemungkinan) kemunculan aktor-aktor yang ingin menciderai integrasi nasional melalui politisasi dan berita hoaks isu ini di tengah masyarakat Papua.

"Dalam melihat peristiwa ini, saya berpendapat perlu segera dilakukan penyelesaian agar masalah ini tidak menjadi berlarut-larut dan meluas," ujarnya.

Lebih lanjut Puteri mendorong agar TNI melakukan upaya konkret dalam menyikapi kasus kekerasan terhadap warga Papua.

"Pertama, perlu dilakukannya investigasi yang transparan dan akuntabel supaya masalah yang ada dapat lebih jelas dan meminimalisir hoaks yang memperkeruh situasi," tandasnya.

Kedua, Proses hukum pelaku jika terbukti bersalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Hal ini perlu dilakukan sebagai bukti kepada masyarakat bahwa hukum berkeadilan dan tidak tebang pilih," tegasnya.

Ketiga, menurutnya, perlu membangun ruang komunikasi dengan masyarakat yang lebih baik dan humanis. Ketegasan yang dimiliki segenap prajurit TNI harus dijalankan secara profesional dan proporsional.

Keempat, kata dia, jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali, karena hal itu akan menambah masalah penyelesaian konflik Papua secara damai terganjal dan berpotensi semakin memperburuk citra bangsa Indonesia di mata dunia.

"Jika hal seperti ini terjadi lagi, bukan tidak mungkin kepercayaan publik (public trust) terhadap TNI menurun dan semakin berjarak dengan masyarakat. Selain itu juga, perjuangan Indonesia mempertahankan Papua di level internasional juga berpotensi akan terganggu," ucapnya.

Kelima, dan untuk masyarakat harus tetap tenang dan bisa melihat kasus ini secara objektif.

"Jangan mudah terpancing atau terprovokasi, yang justru dapat memecah belah satu sama lain. Masyarakat dihimbau untuk tetap menjaga situasi dan melakukan pengecekan kembali atas berita-berita yang tersebar untuk meminimalisir hoaks," pungkasnya.