JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota DPR RI dari fraksi partai Gerindra, Abdul Wachid menolak keras rencana pemerintah yang akan menaikkan harga gas LPG, Pertalite, Solar bersubsidi dan Listrik.

"Harus di kaji ulang kenaikan harga tersebut. Mengingat beban hidup masyarakat setelah Covid-19 sangat berat," tandas eks Anggota Komisi VI DPR RI itu kepada wartawan, Minggu (17/4/2022).

Menurutnya, beban masyarakat semakin berat di tengah kenaikan minyak Goreng yang hampir tiga kali lipat, harga Kedelai yang tinggi termasuk harga gula juga tinggi dan juga kenaikan PPN 11 persen.

"Tidak semestinya pemerintah terus menambah beban berat kepada rakyat yang tengah kesusahan seperti saat ini," tegas nya.

Wachid mengaku prihatin dengan kondisi yang dirasakan masyarakat yang serba dihimpit berbagai kebijakan yang memberatkan saat ini.

"Bahan pangan yang lain naik dalam bulan puasa dan menjelang Idul Fitri ini, sudah menjadi kebiasaan kebutuhan pokok selalu naik tinggi apabila menjelang Lebaran, belum lagi biaya anak sekolah yang mahal. Tentu saja rakyat sangat berat menghadapi kondisi ini," ucap Wachid.

Menurutnya, ketimbang menaikkan harga seharusnya Negara hadir dan bagaimana menstabilkan harga dulu.

"Biar rakyat kecil tenang. Rakyat kecil di daerah dan pedesaan sebenarnya sudah menjerit , namun mereka mau kemana mengadu?" lirih Ketua DPD partai Gerindra Jawa Tengah (Jateng) itu.

Lanjut Wachid juga menyoroti skema bantuan subsidi BLT Rp 200.000 perbulan.

Menurutnya, skema kebijakan semacam itu tidak menyentuh akar persoalan yang tengah dihadapi rakyat.

"Banyak masyarakat yang menilai bantuan tersebut kurang tepat, karena rakyat masih senang mendapatkan harga minyak goreng Rp 8.500 perliter . daripada terima BLT Rp 200.000. perbulan," ungkapnya.

Wachid juga mendesak agar Pemerintah menghentikan dulu proyek-proyek Infrastruktur yang belum mendesak .

"Alangkah baiknya anggaran tersebut digunakan untuk menstabilkan harga pangan," tandasnya.

Wachid juga mendesak agar pemerintah fokus mengurai benang kusut terkait persoalan pangan.

"Pemerintah melalui Satgas Pangannya harus berani menindak tegas para cukong yang menimbun barang, bila perlu terapkan sanksi tegas (hukum Subversif) karena para cukong itu telah membuat kekacauan harga dan membuat kisruh masyarakat," kata Wachid geram.

Terakhir, Wachid juga meminta Pemerintah segera membangun Pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan.

"Kondisi perubahan iklim ini juga akan berakibat terhadap kebutuhan pangan dunia, jadi sudah seharusnya ada langkah antisipatif dari pemerintah yaitu dengan memfokuskan swasembada pangan. Ingat kebutuhan perut kalau tidak terpenuhi efeknya bisa kemana-mana," pungkasnya.