JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Partai Demokrat mendorong pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran sejumlah proyek infrastruktur. Cara tersebut dinilai lebih tepat daripada menaikkan harga Bahan Bakar Minyak atau BBM subsidi.

Demikian disampaikan Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin merespons polemik dari rencana kenaikan harga BBM subsidi yakni Pertalite dan Solar.

“Harus ada efisiensi-efisiensi pos-pos anggaran yang tidak perlu, misalnya APBN untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru itu harusnya dipending dulu,” kata Didi begitu ia disapa, Jumat,(26/8/2022).

Didi menyarankan, agar pemerintah juga dapat meninjau ulang serta mengevaluasi proyek-proyek infrastruktur yang tidak tepat sasaran selama ini seperti Kereta Cepat Jakarta- Bandung.

“Intinya lakukan efisiensi-efisiensi. Karena di saat yang sama BBM yang merupakan kebutuhan masyarakat sangat vital, disisi lain kita memaksakan yang bisa ditunda atau Pernyertaan Modal Negara (PMN) yang tidak pas, jangan dipaksakan,” papar Didi.

Didi mengingatkan, kenaikan harga BBM bisa memberikan efek domino luar biasa. Terlebih lagi, kata Didi, saat ini harga-harga barang kebutuhan pokok seperti sembako, telur hingga cabai juga masih naik.

“Bagaimana kalau BBM naik, yang pasti efek dominonya akan munculkan berbagai efek yang menyulitkan masyarakat,” tutur Didi.

Didi mengaku yakin, jika harga BBM subsidi dinaikan maka akan membuat rakyat semakin terpukul. Parahnya, lanjut Didi, kenaikan harga BBM subsidi juga akan menyebabkan inflasi melonjak naik.

“Kalau BBM dipaksakan dinaikkan, rakyat, industri, transportasi dan sebagainya akan sangat terpukul, yang paling parahnya akan terjadi inflasi melonjak harga-harga ini kan tidak baik buat rakyat,” pungkas Didi.

Diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah membutuhkan tambahan anggaran Rp 198 triliun jika tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi Pertalite dan Solar.

Sri Mulyani mengaku, kondisi itu akan semakin memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena harus menanggung bengkaknya anggaran subsidi BBM tersebut.

"Duitnya sudah disediakan Rp 502 triliun, tapi habis. Pertanyaannya "ibu mau nambah (anggaran subsidi BBM) atau enggak?" Kalau nambah dari mana anggarannya? Suruh ngutang?," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Kamis (25/8/2022).