JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan, ada tantangan dibalik perkembangan ruang digital di Indonesia. Tantangan itu, apakah aman bagi masyarakat untuk bersuara dalam aktivitas politik secara objektif.

Seringkali, lanjut Meutya, masih adanya tindakan diskriminatif terhadap kelompok-kelompok tertentu. "Populisme harus diantisipasi baik oleh akademisi ataupun pemuda sebagai bagian dari ruang publik," ujar Meutya dalam acara diskusi Talkshow Sekopol: Politik dalam Diskursus Digital bertajuk Analyzing The Emergence of Digital Populism in Indonesia, yang diselenggarakan di Malang, Kamis (6/10).

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak dalam kesempatan yang sama mengatakan, bahwa populisme mewakilkan suasana batin yang mendukung kelompok tertentu dan memiliki dampak negatif. Sehingga, kata ia, sebagai pejabat publik, adalah tugasnya untuk mendistribusikan pembangunan secara merata tanpa mengfavoritkan beberapa daerah.

“Populisme tidak hanya dimaknai secara sempit. Namun populisme kita adalah memastikan bahwa publik tidak ada satupun yang tertinggal,” katanya.

Sementara itu, Dosen Ilmu Politik UB, Wawan Sobari mendefinisikan Populisme Digital sebagai perilaku politik baru yang ditandai dengan penggunaan Internet. Sebagai bentuk partisipasi politik dan instrumen mobilisasi.

"Perkembangan teknologi digital tentu memiliki konsekuensi terhadap demokrasi. Teknologi Digital bisa menjadi pisau bermata dua, bisa membuat demokrasi semakin berkembang atau sebaliknya," ujarnya.

Di tempat yang sama, Co-Founder Total Politik, Arie Putra menjelaskan, bahwa populisme digital yang saat ini berkembang harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. "Sehingga pada akhirnya kita sebagai individu harus mulai dari diri sendiri untuk memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat luas," katanya.