JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) menyayangkan langkah Kemenko Perekonomian RI pimpinan Airlangga Hartarto yang menuduh Bulog atas rendahnya cadangan beras pemerintah atau CBP.
Bahkan Kemenko Perekonomian menyebut Bulog tidak berhubungan langsung dengan petani, penggilingan, hingga entitas-entitas yang berkaitan.
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Demokrat Bambang Purwanto mengecam pernyataan yang disampaikan perwakilan dari Kemenko Perekonomian tersebut. Menurutnya, Kemenko Perekonomian dapat melakukan evaluasi terlebih dahulu.
“Kemenko Perekonomian jangan gegabah buat statemen mestinya evaluasi lebih dulu kenapa Bulog tidak (memiliki) stok banyak,” kata Bambang, Kamis,(27/10/2022).
Bambang mempertanyakan komitmen pemerintah dalam mendukung langkah Bulog sesuai Undang-Undang (UU). Pasalnya, kata Bambang, hingga saat sejumlah Kementerian seperti Kemensos, Kemendag dan lainnya tak membeli beras melalui Bulog.
“Pertanyaanya apakah Bulog memang mampu berperan seperti perintah UU hal ini tergantung komitmen Pemerintah. Sekalipun lembaga strategis yang sudah lengkap infrastrukturnya sampai ke tingkat kabupaten dan kota tak mampu bergerak pasalnya ketika Kementerian lain perlu beras bukan ke Bulog tetapi justru beli tempat lain,” beber Bambang.
Bambang mengatakan, semestinya semua Kementerian ketika memerlukan beras harus membeli melalui Bulog sehingga beras di perusahaan plat merah itu mengalir. Bambang menyatakan, faktanya Bulog hanya menyimpan untuk kondisi darurat dan operasi pasar.
Manejemen gudangnya mandeg sementara harus memikirkan modal pinjaman dan bunga serta bayar gaji aparaturnya. Sekarang ini kenapa Bulog takut stok beras digudang dalam jumlaj besar karena takut beras rusak beresiko juga, sementara Bulog menjalankan modal uang pinjaman belum mikir bunga juga, gaji karyawan,” tegas Bambang.
Bambang berharap, Bulog yang merupakan lembaga strategis menjaga hulu dan hilir pangan diberikan support dan kebebasan dari pemerintah agar mampu bersaing dengan tengkulak. Menurut Bambang, akan berbahaya ketika Bulog lumpuh sebab tengkulak akan memainkan harga ditingkat petani.
“Karena ada peran yang tak nampak agar Bulog lemah terus mereka bisa leluasa bermain harga ini pemerintah harus hati-hati. Beri kebebasan Bulog jangan dikekang hanya menyimpan tetapi ketika Pemerintah perlu beras seperti raskin malah beli ke pasar harusnya ambil ke bulok,” pungkas Bambang.
Sebelumnya, Asisten Deputi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Muhammad Saifulloh menyoroti rendahnya cadangan beras pemerintah atau CBP yang ada di Bulog Bulan ini, stok CBP di bawah 1 juta ton.
Berbarengan dengan tirisnya stok, harga beras di tingkat konsumen pun naik 4,2 persen.
“Bulog harus turun ke lapangan langsung, enggak berkait dengan mitra lagi dalam kondisi yang sekarang," kata dia dalam diskusi yang diselenggarakan Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi secara virtual, Selasa, kemarin.
Pernyataan Saifulloh menanggapi situasi perberasan yang dikelola Bulog. Adapun penurunan stok CBP terjadi setelah Bulog menyalurkan beras untuk mengantisipasi kenaikan harga.
Menurut Saifulloh, penyaluran beras Bulog itu harus dibarengi dengan kesiapan perusahaan menyerap gabah di tingkat petani. Ia mengaku telah mengamati kinerja Bulog.
Menurut dia, Bulog selama ini tidak berhubungan langsung dengan petani, penggilingan, hingga entitas-entitas yang berkaitan. Menurutnya, Bulog lebih banyak mempercayakan tugas tersebut kepada mitranya.
