JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Ketua Umum Kordinator Nasional Relawan Go-Anies Sirajuddin Abdul Wahab menilai, berbagai aksi penjegalan Anies Baswedan yang mulai marak dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak senang karena melejitnya elektabilitas Anies.
Sirajudin menegaskan, Go-Anies menilai fenomena ini lebih buruk dari suasana sebelum pemilihan presiden 2019.
"Pilpres 2019 tidak ada bakal calon yang dijegal dan ditakuti seperti Anies. Namun perpecahan terjadi kian nyata. Menghadapi Pilpres 2024, hanya Anies calon yang ditakuti, tapi siapa yang jadi lawan belum jelas, ini semua seperti operasi senyap menjegal Anies dipilpres 2024," tandasnya.
Menurutnya, penjegalan terhadap safari Anies keliling daerah dalam rangka bertemu dengan masyarakat adalah upaya politik yang tidak fair dan tidak mencerminkan keadaban politik Indonesia.
"Saling menghadang antar anak bangsa, saling mencekal bukanlah bagian dari kultur budaya masyarakat Indonesia, ini adalah agenda politik segelintir orang yang mulai ketakutan akibat semakin kuatnya posisi Anies dalam pilpres 2024," tegasnya.
Sirajudin juga mempertanyakan urgensi pihak yang melaporkan Anies ke Bawaslu RI.
"Atas dasar apa Anies disebut melanggar pemilu? Dia belum dinyatakan oleh KPU sebagai Peserta Pemilu, objek Laporannya tidak jelas dan tidak memiliki dasar apapun," tegasnya.
Yang lebih mengherankan lagi, kata dia, di saat proses pemilu masih dalam tahap verifikasi peserta pemilu (verifikasi Partai Politik), dan tidak ada satupun calon presiden yang diumumkan oleh KPU justru Bawaslu menerima laporan pihak tertentu.
"Ini juga menjadi pertanyaan, kenapa Bawaslu mau menerima laporan tersebut padahal objek laporannya tidak ada?" sindir dia.
Sirajudin menegaskan, perjalanan Anies keliling daerah itu bukan dalam rangka sebagai Calon Presiden, tetapi sebagai masyarakat biasa yang kebetulan adalah bakal calon presiden.
"Catat, bakal calon presiden, bukan calon presiden. Adapun penyambutan masyarakat dan relawan diberbagai daerah itu adalah merupakan penghormatan, rasa kecintaan pada Anies, serta adanya keinginan besar pada arus perubahan di pemilu presiden 2024 mendatang, selain dari itu budaya ketimuran bangsa Indonesia sangat menghormati tamu yang datang berkunjung kedaerahnya," tandasnya.
Kalau dianggap itu melanggar aturan kampanye justru ini mengherankan.
Sejauh ini, menurutnya, tidak ada larangan apapun yang dikeluarkan KPU maupun Bawaslu mengenai siapapun yang disebut bakal calon untuk keliling daerah, bertemu dengan relawan dan simpatisan dalam kapasitasnya sebagai bakal calon.
"Tetapi kenapa hanya Anies yang dihadang dan diganggu? Apakah karena hanya Anies yang disambut masyarakat? Semua ini menjadi pertanyaan dibenak kami. Karena itu kami berharap, marilah kita menyambut pemilu 2024 dengan semangat persatuan dan sportifitas. Kalau ingin bersaing dengan cara-cara yang tidak benar, yang provokatif, Anies tidak akan mau melakukan itu, dan kami juga tidak akan melakukan hal-hal yang kurang terpuji seperti itu," ujarnya.
"Mari kita adu gagasan, narasi, karya-karya yang dapat dinilai oleh masyarakat, jangan adu sentiment, karena itu bisa memecah belah, sebagaimana yang terjadi dalam pilpres 2019. Kita tidak mau mengulangi kesalahan yang sama," pungkasnya.
