JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Meskipun tidak sampai 2 tahun menjadi DIRUT tapi Dahlan Iskan rupanya sudah berhasil menyiapkan kader2 Neolib (Neoliberal) di PLN !

Contohnya terkait "penyelundupan" RUU "Power Wheeling System" lewat RUU EBT yg saat ini sedang dibahas di Komisi VII DPR RI. Dengan "ketus" anda2 yg bertugas mengurus System kelistrikan Jawa-Bali mengatakan ,"Untuk penerapan MBMS tidak perlu pakai UU ! Dan sudah lama hal itu jalan, cukup pakai Peraturan Menteri/Permen ESDM !"

Perlu anda-anda ketahui bahwa hasil analisa sidang MK tahun 2003-2004, yang melibatkan Ahli dan saksi dari LN mengatakan, bahwa penerapan "Unbundling" yang dilanjutkan dengan MBMS dimanapun selalu berakibat kenaikan tarip listrik antara 5-7 kali lipat dari semula. Kalau saat ini anda2 secara diam2 mempraktekkan MBMS itu tidak masalah, karena dampaknya sudah di"tebus" oleh Pemerintah dengan subsidi, misal 2020, sebesar Rp 200,8 triliun (Repelita Online 8 Nopember 2022).

Tetapi oleh PLN tidak di akui, dan malah LK PLN 2020 yang terbit pada 24 April 2021 mengatakan kalau PLN untung Rp 5,95 triliun. Artinya disana ada indikasi "permainan" antara oknum PLN dan para "Oligarkhi Peng Peng" yang nota bene atasan/mantan atasan orang2 PLN itu ! Makanya DIRUT Zulkifli Zaini pun mengundurkan diri (ditengarai tidak kuat "bersandiwara" dengan para Oligarkhi Peng Peng itu).

Tetapi ketika subsidi tidak ada lagi, maka anda2 tidak bisa bersikap "arogan" seperti itu, karena tarip listrik pasti naik berlipat, dan anda2 pasti akan ditanya konsumen ! Disinilah urgensi perlunya UU itu !

Karena diperkirakan Pemerintah sudah tidak kuat lagi menanggung subsidi listrik yang Rp 200,8 triliun itu. Maka diciptakanlah "interim strategi" berupa HSH (perlu anda2 ketahui semua ini ada di PSRP, makanya MK membatalkan UU No 20/2002 karena memuat program ini ).

Karena setelah diterapkan MBMS secara resmi dan terbuka tarip listrik akan melejit (krn tidak ada subsidi lagi), maka para "Oligarkhi Peng Peng" seperti JK, Luhut BP, Dahlan Iskan, Erick Tohir bersiap siap "berlindung" dibawah UU , paham ?? Karena kalau hanya berdasar Permen/Kepmen/ Keppres/PP Pemerintah gampang diserang rakyat ! Tapi kalau ada UU nya, kalau ada yang nyerang Pemerintah/PLN, para pejabat itu tinggal "buang badan", dengan berkata "semua itu maunya DPR RI, silahkan tanya ke DPR RI saja !"

Anda-anda yang orang lapangan memang tidak perlu UU. Kalau ada tetangga yg bertanya, paling dijawab dengan gaya Neolib, "Ya aturannya memang seperti itu ! Kalau setuju silahkan langganan listrik PLN (padahal hanya "cap" nya saja ) ! Kalau tidak setuju ya cari saja perusahaan listrik yang lain, atau pasang genset/roof top sendiri, atau kalau tidak mampu ya tidak usah pakai lampu listrik, pakai saja lilin/teplok/upet/gembereng !"

KESIMPULAN :

Keluarga Besar PLN harus "care" masalah ini ! Jangan malah bergaya "Liberal" seperti Dahlan Iskan dengan berkata, " Ah, tidak usah pakai UU juga jalan ! Pakai Kepmen/Permen/PP cukup !" Sikap seperti diatas disamping liberal juga "dungu". Bisa dimanfaatkan oleh para boss yang berbisnis di PLN !

Perlu anda ketahui para "Oligarkhi Peng Peng" seperti JK, Luhut BP, Dahlan Iskan, Erick Tohir dkk pingin bermain "aman" , setelah mereka tdk jadi Menteri lagi. Mereka ingin berlindung dibawah UU ! Makanya mereka "selundupkan" System "power wheeling" ini kedalam RUUK EBT, agar karyawan PLN dan rakyat tidak tahu, paham ??

Please jangan "dungu" !!