JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Perseteruan dalam politik hanya kenal dua kata, kalah dan menang selebihnya adalah pengkhianatan (Ferdinand Marcos, Philipina).

Sebagai sebuah negara dengan tingkat demografi yang terus naik, Indonesia pada setiap pergantian kekuasaan hampir pasti menjadi perhatian negara adikuasa dan adidaya, termasuk di dalamnya Amerika Serikat (AS) dan China. Dua negara yang akhir-akhir ini berkompetisi dalam perdagangan untuk berebut pengaruh di Asia Tenggara.

Kunjungan Duta Besar AS ke Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) beberapa hari lalu dapat diterjemahkan sebagai bentuk komunikasi politik luar negeri AS, bahwa negara adidaya itu tidak akan tinggal diam dalam pesta demokrasi tahun 2024.

Makna kedua, dengan berkunjung ke PKS dan bukan ke partai lain, AS seperti hendak mengatakan bahwa partai Islam dan umat Islam tidak bisa diabaikan, PKS mendapat apresiasi sebagai oposisi yang konsisten serta berkemampuan menjaga iklim demokrasi. Tentu saja ini berbeda dengan Gerindra yang sebelumnya satu barisan sebagai oposisi pemerintah Jokowi.

Pesan ini penting sebagai isyarat bahwa Demokrasi di Indonesia harus ditumbuhkan dengan cara memperkuat “check and balance”. Rezim otoriter hanya akan menciptakan ketertinggalan dalam pergaulan dunia serta kompetisi global. Pada titik ini terselip pesanan khusus agar pemerintahan Joko Widodo perlu mempertimbangkan masak-masak jika ingin mengikuti langkah China (Rezim otoriter yang berhasil mereformasi diri).

Mengapa demikian? Karena sejak Indonesia berdiri, negara khatulistiwa ini telah memiliki modal keberagaman suku, agama dan adat istiadat.

Menerapkan sistem politik yang monolitik tentu saja tidak tepat. Ada beberapa partai peserta pemilu namun sejatinya dalam kendali satu partai, jelas akan mengingkari hakikat demokrasi.

Makna ketiga, pertemuan itu dihelat di tengah suasana kebatinan di mana Partai Nasdem yang mengusung Anies Baswedan kehilangan kepercayaan diri, bahkan beberapa menteri dari Nasdem “diwarning” akan dicopot. Namun Surya Paloh bergeming, bahkan dengan iming-iming dana triliunan rupiah pun Paloh menolak dan memilih kukuh membersamai Anies dengan dua partai lain, PKS dan Demokrat. Maka kunjungan Dubes AS tersebut bagi partai pengusung Anies adalah minuman pelepas dahaga. Seolah memberi aba-aba, "lanjutkan!".

Tiga pesan tersebut tentu saja akan diuji beberapa Minggu ke depan. Jika Menteri Nasdem dicopot, maka benar adanya terjadi pecah kongsi dengan Joko Widodo/LBP. Namun jika sebaliknya berarti sudah ada "deal" tertentu. Paloh dalam hal ini tampak licin sekaligus menunjukkan keseniorannya, dengan bermanuver ke Golkar tentu merupakan langkah jitu untuk menghentikan gertakan bidak dan kuda istana.

Belum cukup sampai disitu, energi Paloh dan PKS bertambah untuk menekan, memberi serangan balik agar kubu Teuku Umar jangan ragu keluarkan "jogo"nya. Begitupun dengan KIB yang para ketua parpol nya tersandera oleh masalah tindak korupsi. PKS dan Paloh memberi sinyal untuk melakukan perang terbuka dan fairplay terhadap rival politik. Hindari main belakang jika menginginkan Demokrasi tumbuh sehat.

Apa sih sebenarnya yang dikehendaki istana dengan menggoyang Nasdem: ingin menghentikan langkah Anies? Tentu saja tidak. Namun sekedar menghambat. Terbayang bukan, jika Nasdem kemudian hengkang dan membiarkan Anies terkatung-katung dengan PKS dan Demokrat. Begitulah dalam politik, adanya kalah-menang selebihnya adalah pengkhianatan. Kini Nasdem bersama Surya Paloh tengah diuji.

Pemilu 2024 adalah momentum penting bagi Indonesia. Nasdem, PKS dan Demokrat tinggal memilih bertarung sehingga menang/kalah atau meninggalkan Anies dengan julukan baru : Pengkhianat!