JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --BEM UI menyatakan bahwa Jokowi milik Parpol bukan milik rakyat. Mereka menuduh Jokowi lebih mementingkan aspirasi Partai politik. Sangat disayangkan, BEM UI sama sekali tidak memiliki pengetahuan akan pernyataannya itu. Maka berdasarkan perintah UU Partai Politik, kami wajib memberikan pendidikan politik, meluruskan sesuatu yang keliru.

Pertama, aspirasi rakyat itu diwakilkan melalui Partai Politik. Yang bisa membuktikan mewakili rakyat dan bisa klaim secara hukum, ya hanya Partai Politik, selain itu tidak bisa, termasuk BEM UI. Pemilu Legislatif itu adalah ajang rakyat menitipkan suaranya ke Partai Politik.

Kedua, Calon Presiden itu ditentukan oleh Partai Politik sebagai perwakilan rakyat. Setelah ada calon Presiden yang ditentukan oleh Partai Politik, rakyat tinggal memilih satu dari beberapa calon yang ditentukan Partai. Jadi yang menentukan Calon itu Partai Politik, bukan yang lainnya.

Ketiga, Presiden itu bersumpah dihadapan MPR atau DPR yang notabene adalah Partai Politik. Presiden juga dapat diberhentikan ditengah masa jabatannya hanya oleh MPR atas usul DPR yang notabene keduanya adalah Partai Politik.

Keempat, berdasarkan sumpah Presiden, Presiden itu memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa. Jadi tidak ada dalam sumpah Presiden itu dia milik siapa.

Maka ketika menuduh dan mempertanyakan Jokowi milik rakyat atau Partai Politik, tentu ini pertanyaan yang sangat miskin literasi dan pengetahuan, karena Jokowi bukan milik siapapun, tapi Jokowi memegang amanat UUD dan menjalankan UU, jadi tidak ada milik-milikan.

Semoga hal ini bisa menambah pengetahuan dan juga bisa meluruskan sesuatu yang keliru.