Oleh Sahlan Ake pada hari Kamis, 25 Mei 2023 - 00:23:06 WIB
Bagikan Berita ini :

Arsul Sani: Makna Halalbihalal Harus Terimplementasi di Tahun Politik 2024

tscom_news_photo_1684948986.jpg
Arsul Sani (Sumber foto : MPR)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua MPR RI H. Arsul Sani, SH, M.Si mengungkapkan bahwa halalbihalal, sebuah kegiatan silaturahmi masyarakat Islam Indonesia lepas bulan suci Ramadan, ternyata memiliki makna yang sangat kuat untuk menyatukan dan mempererat hubungan sosial masyarakat secara luas.

Halalbihalal sebagai sebuah tradisi lanjut Arsul Sani, dalam sejarahnya ternyata diciptakan oleh salah seorang ulama pendiri NU KH Abdul Wahab Chasbullah. Latar belakangnya sangat menarik dan sangat terkait dengan politik. Dikatakan Arsul, dari penuturan Kyai NU, KH. Abdul Wahab Chasbullah ingin mengumpulkan para alim ulama, para Kyai yang berikhtilaf atau sedang berbeda pendapat yang susah bertemu.

"Akibatnya, perbedaan pendapat itu terus terpelihara dan berpengaruh kepada masing-masing pengikutnya. Untuk mengakhiri ini, KH. Abdul Wahab Chasbullah menciptakan suatu bentuk silaturahmi dengan istilah baru yakni Halalbihalal. Dengan itu, mereka para ulama dan Kyai bisa duduk bersama dan saling mengerti, memahami dan saling menghalalkan," ujarnya.

Hal tersebut disampaikan Pimpinan MPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, saat menjadi salah satu narasumber utama acara Diskusi Empat Pilar MPR bertema "Halalbihalal Mampu Memperkuat Rasa Kebangsaan", kerjasama Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP), di Media Center Parlemen, Lobi Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/5/2023).

Hadir dalam acara, Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Politik - Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN) Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA, Ph.D serta para wartawan nasional baik cetak, elektronik dan online sebagai peserta.

Lebih jauh Arsul Sani mengatakan, dalam konteks saat ini, apalagi menuju tahun politik 2024, makna halalbihalal sebagai pemersatu perbedaan yang ada semestinya bisa terimplementasi. "Hal tersebut sangat saya tekankan, sebab makin mendekati pemilu 2024 nuansa "haram biharam" sangat kental, terutama di media sosial seperti What"s App Group (WAG)," tambahnya.

Pada intinya, lanjut Arsul Sani, sudah saatnya semangat halalbihalal diterapkan untuk menjaga keutuhan bangsa terutama di akar rumput. "Inilah tugas para elit politik agar makna halalbihalal menyentuh akar rumput. Namun, agar lebih kuat memang harus dibantu oleh media, terutama media arus utama," imbuhnya.

Arsul Sani mengingatkan, dalam kontestasi 2024, kompetisi keras itu pasti ada dan hal itu sesuatu yang wajar. Tapi, dengan semangat halalbihalal, diharapkan seluruh anak bangsa bisa menjaga situasi kompetisi itu, tidak akan terjadi di luar batas atau over dosis.

Dalam kesempatan yang sama, Prof. Siti Zuhro mengatakan, hal yang sangat penting untuk dipahami, yakni halalbihalal harus mampu diwujudkan sebagai satu sarana dan wahana bersama untuk merealisasikan atau paling kurang mengekspresikan, memupuk, mempertahankan dan bahkan meningkatkan rasa kebangsaan seluruh anak bangsa.

"Halalbihalal ini akan sangat bermakna, bila dilakukan sebagai arena silaturahmi yang tidak hanya sekedar menjadi ajang saling memaafkan, tapi lebih dari itu merupakan refleksi konkrit, rasa persatuan nasional dan kesadaran saling membutuhkan sebagai makhluk sosial," pungkasnya.

tag: #mpr  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Lainnya
Berita

TB Hasanuddin Mengecam Bentrokan Brimob dan Marinir di Sorong Papua

Oleh Sahlan Ake
pada hari Minggu, 14 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (p) TB Hasanuddin mengecam insiden bentrokan antara prajurit TNI dengan anggota polisi Brigade Mobil (Brimob) di Kota Sorong, Papua ...
Berita

TB Hasanuddin: Perubahan KKB Jadi OPM Lebih Realistis, Tapi Seluruh Lembaga Negara Harus Sepakat

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (p) TB Hasanuddin mengungkapkan  penyebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM) memiliki ...