JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Kamar Dagang dan Industri Daerah DKI Jakarta (Kadin Jaya) mengungkapkan kenyataan bahwa penyerapan anggaran daerah (APBD) di DKI sangat rendah. Akibatnya, demikian kata Wakil Ketua Umum Kadin Jaya Sarman Simanjorang, proyek pembangunan infrastruktur di Ibukota ini terbengkalai. "Jadi masihmimpi kita bisa bebas dari banjir dan kemacetan," tuturnya.
Pada tahun anggaran 2014, dari nilai APBD sebesar Rp 72 triliun, yang terserap hanya sekitar 40% saja. "Tahun ini, tingkat penyerapannya diperkirakan tidak jauh dari tahun lalu," kata Sarman kepada TeropongSenayan, Rabu (24/6).
Menurut Sarman yang juga ketua umum Dewan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPD Hippi) DKI Jakarta, rendahnya penyerapan APBD akibat berlarut-larutnya polemik antara Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD.
Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) KI yang ke-488, Sarman pun mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI agar kembali bisa bersinergi dengan DPRD menyelesaikan berbagai program pembangunan daerah. "Jika tidak, yang dirugikan adalah masyarakat Jakarta yang telah memenuhi kewajibannya membayar pajak," ujar Sarman lagi.
Hingga saat ini, DKI Jakarta tercatat mempunyai pendapatan asli daerah (PAD) terbesar. PAD itu kebanyakan disumbang dari pajak dan retribusi. "Jakarta sebagai Kota Jasa, PADnya murni dari pajak dan retribusi, seperti pajak biaya balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak restoran, hiburan, hotel, reklame, dan penerangan jalan," ujarnya.
Secara keseluruhan, kata dia, jenis pajak itu memberi kontribusi terhadap PAD DKI Jakarta sekitar 80%. Besarnya kontribusi masyarakat dan dunia usaha tersebut tenu saja dikembalikan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk program pembangunan.
"Kami sependapat dengan Menteri Dalam Negeri saat memberikan sambutan dalm resepsi peringatan HUT DKI pada Senin (22/6) lalu, yang mengingatkan agar Pemprov DKI menggenjot penyerapan APBD," kata Sarman yang juga anggota Dewan Pengupahan Daerah DKI ini.
Apa saja proyek infrastruktur yang terbengkalai tahun lalu maupun tahun ini, Sarman menyebutkan ada 13 program unggulan. Di antaranya, pengembangan sistem transportasi, antisipasi banjir rob dan genangan, peningkatan kualitas ruang terbuka hijau (RTH), peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman kota, dan pemanfaatan ruang kota.
Program unggulan lainnya adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan sumber energi dan sumber daya mineral, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, dan pengembangan sarana dan prasarana olah raga serta kegiatan budaya multikultur.
"Yang juga sangat penting, Gubernur harus memberikan dukungan dan proteksi kepada para pimpinan SKPD sehingga mereka dapat lebih produktif," uajrnya. Dengan demikian, tutur Sarman, mereka dapat melaksanakan program pembangunan di lingkungannya masing-masing hingga penyerapan anggaran tahun ini dan tahun mendatang makin besar mencapai 80-90% dan sisa anggarannya makin kecil. (b)
