JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Masih dalam momen peringatan Hari Guru Nasional (HGN) yang jatuh setiap tanggal 25 November, Komisi X DPR RI berbicara soal peran guru di masa saat ini. Di era kemajuan teknologi, guru dituntut untuk mampu mengikuti zaman sehingga menjadi pendidik yang modern.

"Di era masa kini, guru tidak hanya bertugas sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pemandu, pembimbing, dan inspirator," kata Anggota Komisi X DPR RI, Andreas Hugo Pareira, Senin (27/11/2023).

"Guru mempunyai tanggung jawab besar dalam membentuk generasi yang berintegritas, bertanggung jawab, dan memiliki moralitas yang kuat," imbuhnya.

Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) pada 25 November juga merupakan hari ulang tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Hari tersebut diperingati sebagai pemberian tanda jasa bagi para guru.

Adanya peringatan Hari Guru Nasional tersebut sebagai tanda menghargai perjuangan para guru sejak zaman
kolonial Belanda sampai sekarang. Pada HGN 2023, tema yang diambil adalah ‘Bergerak Bersama Rayakan Merdeka Belajar’.

Memaknai tema tersebut, Andreas menilai diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen bangsa demi terwujudnya merdeka belajar bagi seluruh generasi penerus bangsa. Hal tersebut untuk mengubah stigma bahwa pendidikan hanyalah tugas seorang guru.

"Diperlukan upaya bersama antara guru, Pemerintah yang didukung DPR, lembaga masyarakat, dan seluruh rakyat Indonesia untuk menciptakan sistem pendidikan yang tidak hanya memberikan kebebasan belajar tetapi juga memantapkan karakter siswa," ucap Andreas.

Ditambahkannya, Merdeka Belajar bukan hanya tentang kebebasan kurikulum. Tetapi, kata Andreas, juga merupakan titik tolak untuk memantapkan karakter siswa.

"Pendidikan tidak hanya mengenai pengetahuan akademis. Lebih
dari itu, pendidikan adalah tentang membentuk moral dan etika yang kuat pada setiap generasi penerus bangsa," tuturnya.

Andreas menyoroti bagaimana Kurikulum Merdeka yang berlaku saat ini memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Untuk itu, para guru diingatkan untuk dapat memahami kepribadian setiap siswa yang dididiknya.

“Anak-anak kita saat ini hidup di tengah gencarnya era globalisasi. Di sini pentingnya guru untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi, sehingga kemajuan zaman yang ada tidak berdampak buruk terhadap para siswa, tapi justru dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif,” jelas Andreas.

“Guru harus menjadi pendidik yang modern demi memantapkan karakter anak-anak kita yang kini berada di gencarnya era kemajuan. Dengan harapan guru bisa mengarahkan anak-anak kita agar tidak tergerus dengan perkembangan teknologi,” tambah legislator dari Dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) I tersebut.

Namun begitu, Andreas menyadari bahwa dalam membentuk karakter siswa, guru membutuhkan dukungan dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ia pun berpesan agar Pemerintah memberi dukungan kepada setiap guru untuk meningkatkan kompetensinya.

“Dukungan Pemerintah melalui program-program pelatihan dan pendidikan diperlukan untuk menjadikan guru semakin maju dan memiliki kualitas yang baik,” ungkap Andreas.

“Harus diingat, guru membawa peran kunci dalam mencetak generasi penerus yang berintegritas. Dengan memberikan teladan yang baik dan memberikan nilai-nilai yang kuat, guru tidak hanya mempersiapkan siswa untuk ujian akademis, tetapi juga untuk ujian kehidupan," sambungnya.

Di sisi lain, Andreas mendorong Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Khususnya guru honorer yang hingga kini nasibnya masih menggantung dalam proses pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Para guru honorer tengah menanti nasib mereka untuk pengangkatan PPPK guru. Sehingga Pemerintah wajib menyelesaikan semua hal ini mulai dari penyerapan formasi, penempatan guru hingga jaminan mereka memperoleh kesejahteraan," terang Andreas.

Terlebih UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru telah mengamanatkan agar Pemerintah memberi jaminan bagi para pegawai honorer menyusul akan dihapuskannya status tenaga honorer di Pemerintahan tahun depan. Andreas berharap, Pemerintah dapat mengangkat sebanyak-banyaknya guru honorer.

"Pada tahun depan, target 1 juta guru yang ditargetkan Pemerintah harus bisa terealisasikan sesuai harapan. Jadi saya minta penyererapan formasinya di tiap daerah juga bisa maksimal," papar Andreas.

Diketahui saat ini sudah ada 554.000 guru honorer yang lolos seleksi guru ASN PPPK untuk periode 2021 dan 2022. Sedangkan pada tahun 2023 ini, Pemerintah akan mengangkat 326.000 guru sehingga totalnya menjadi 840.000. Lalu pada tahun 2024 mendatang target Pemerintah ialah 1 juta guru honorer akan menjadi ASN PPPK.

Komisi pendidikan DPR berharap, tidak ada lagi guru yang kurang kesejahteraannya. Khususnya, menurut Andreas, bagi guru yang mendapatkan penempatan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).

"Kita sampai saat ini masih melihat potret miris guru-guru yang mengajar di daerah terpencil. Itu juga harus menjadi komitmen Pemerintah dalam mensejahterakannya. Tugas mereka sangat berat sehingga harus mendapatkan perhatian. Termasuk juga bagaimana Pemerintah dapat meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang tugas-tugas guru,” tukasnya.

Dukungan terhadap kesejahteraan guru dinilai akan berpengaruh terhadap pendidikan karakter jangka panjang bagi generasi penerus bangsa. Andreas mengatakan, Negara harus menjamin agar guru dapat mencetak pemimpin-pemimpin masa depan yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga memiliki integritas dan etika yang tinggi.

"Dengan kolaborasi yang erat, kita dapat merayakan Merdeka Belajar sebagai landasan bagi pembentukan
generasi bangsa yang berbudaya, beretika, dan berintegritas,” sebutnya.

“Selamat Hari Guru untuk seluruh guru di Indonesia. Terima kasih atas pengabdian para guru yang luar biasa. Guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa harus mendapat penghargaan yang tinggi,” pungkas Andreas.