JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Politikus PDIP, Darmadi Durianto memastikan bahwa pihaknya akan mengawal kasus sengketa kepemilikan tanah yang terjadi antara warga 01 hingga 12 Kelurahan Sunter Jaya, Jakarta Utara dengan pihak Kodam Jaya.
Hal tersebut disampaikan Darmadi saat menerima aduan dari sejumlah perwakilan warga RW 01 hingga 12 Kelurahan Sunter Jaya Jakarta Utara di ruang fraksi PDIP kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (28/11/2023).
"Kita akan kawal kasus ini hingga tuntas. Sudah jadi komitmen PDIP membela kepentingan rakyat. Kami di PDIP diajarkan untuk senantiasa susah senang bersama wong cilik," tandas Bendahara Megawati Institute itu.
Darmadi menegaskan, dengan adanya sengketa tersebut, status sertipikat tanah milik warga kelurahan Sunter Jaya itu tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Baik untuk keperluan jual beli maupun keperluan lainnya.
Padahal, ungkap dia, tanah milik warga kelurahan Sunter Jaya tersebut tengah masuk dalam rencana pembangunan jalan tol dalam kota ruas Sunter-Pulogebang.
"Tanah milik warga kelurahan Sunter Jaya ini akan terdampak pembangunan jalan tol dalam kota. Kalau statusnya belum jelas bagaimana warga mau melakukan transaksi jual beli tanahnya dengan pemerintah," ucap Baleg DPR RI itu.
Sampai saat ini, Darmadi menambahkan, banyak warga yang tidak bisa melakukan proses transaksi jual beli dan ganti rugi tanah miliknya.
"Karena pihak BPN tidak bisa proses, walaupun status tanah ada yang bersurat sertifikat dan girik C. Kelurahan Sunter Jaya bersama warganya resah tentang hal ini," ungkapnya.
Oleh karenanya, Darmadi meminta agar Kantor Pertanahan Nasional Wilayah administrasi Jakarta Utara merespons aduan warga kelurahan Sunter Jaya soal legalitas sertipikat tanah mereka secara responsif.
"Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakut jangan gantung nasib rakyat donk. Apa alasan belum memberikan legalitas terhadap sertifikat tanah milik warga kelurahan Sunter Jaya ini. Padahal, warga sudah beberapa kali melakukan audiensi dengan pihak BPN Jakut. Ada apa ini?" tanya dia.
Darmadi mengingatkan, setiap pembangunan yang dilakukan mestinya memperhatikan aspek keadilan.
"Jangan sampai pembangunan hanya bisa menggusur rakyatnya. Pembangunan harus berlandaskan pada spirit keadilan bagi semuanya," tandasnya.
Darmadi mengatakan, pada dasarnya warga kelurahan Sunter Jaya tidak antipati terhadap rencana pembangunan tersebut.
"Mereka support apa yang jadi kebijakan pemerintah dalam hal ini rencana bangun ruas tol dalam kota Sunter-Pulogebang. Hanya saja, pemerintah juga jangan abai terhadap apa yang jadi keresahan rakyat. Pemerintah harus bangun komunikasi yang persuasif agar pembangunan lancar, rakyat juga senang. Bangun dialog yang konstruktif antar warga dengan pihak-pihak yang bersengketa," ujarnya.
Darmadi kembali menegaskan, PDIP siap menjembatani persoalan ini hingga tuntas.
"Kita akan bangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait agar ada solusi yang bisa diterima semuanya. Intinya pembangunan apapun termasuk jalan tol harus ada unsur kolaboratif yakni antara pemerintah dengan warga (yang terdampak khususnya)," ucapnya.
Yang jelas, tegas dia, aduan masyarakat ini muncul karena tanah milik mereka diduga diklaim oleh pihak Kodam Jaya.
"Padahal mereka sudah punya sertifikat, tapi gak bisa transaksi jual beli maupun yang lain. Karena sertifikatnya diblok BPN. Ini hampir semua RW di kelurahan Sunter Jaya. Hampir satu kelurahan," pungkas Legislator dari dapil DKI Jakarta III meliputi Jakarta Barat, Utara dan Kepulauan Seribu.
Sekedar informasi, warga RW 01 sampai 12 Kelurahan Sunter Jaya menyebut status sertipikat tanah mereka tidak bisa digunakan karena adanya gugatan yang dilayangkan pihak Kodam Jaya sejak tahun 2019 lalu.
