JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri dalam sebuah pidatonya di hadapan para sukarelawan menyebut sikap penguasa saat ini tak ubahnya seperti penguasa di masa Orde Baru.
Wakil Ketua SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos menilai, pernyataan Megawati tersebut sangat relevan jika dikaitkan dengan iklim demokrasi yang saat ini tengah mengalami kemunduran. Namun belum sampai pada pengulangan pada apa yang terjadi di era Orde Baru.
“Kita akui bahwa ada kemunduran dalam kualitas demokrasi di Indonesia, tetapi mengatakan penguasa sekarang ini bertindak seperti orde baru masih belum,” tegas Bomar di Jakarta, Rabu (29/11/2023).
Menurutnya, sekarang ini memang ada sejumlah kejadian yang mencederai demokrasi. Namun, di sisi lain, masih ada pula kebebasan di negeri ini.
“Kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan juga oposisi masih ada,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Action (CISA) Herry Mendrofa menegaskan, pernyataan Megawati sebagai respons atas kondisi politik terkini. Pidatonya juga menyiratkan kekecewaan, kegelisahan, dan tanggung jawab moral.
“Saya kira ini respons Megawati melihat situasi atas konstelasi politik yang begitu dinamis dan cukup alot. Menurut saya respons Megawati lebih pada political surprise yang terjadi hingga hari ini. Sehingga pidatonya menurut semiotika politik juga bisa diartikan sebagai bentuk dari kekecewaan, kegelisahan, dan di samping posisinya sebagai Presiden ke-5 RI tentunya memiliki tanggung jawab moral untuk menanggapi atau merespons situasi yang terjadi," ungkapnya.
Kendati demikian, memang tidak bisa dipungkiri saat ini terjadi preseden buruk yang mengarah pada era Orde Baru. "Dari peristiwa-peristiwa politik atau preseden politik yang terjadi, ada arah ke sana. Bahwasannya ada proses-proses di mana terjadinya intervensi politik atau penguasa terhadap suprastruktur politik lainnya atau lebih pada lembaga-lembaga negara," tambahnya.
Pemilu saat ini dibayang-bayangi dengan isu netralitas aparat penegak hukum hingga aparatur negara yang dimobilisasi untuk mendukung dan memenangkan calon tertentu. “Saya kira ini adalah suatu preseden yang bisa diasosiasikan dengan insiden-insiden politik yang ada di era Orde Baru," jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan kekesalannya kepada situasi politik saat ini.
"Mestinya Ibu nggak perlu ngomong gitu, tapi sudah jengkel. Karena apa, Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru," kata Megawati di Jakarta.
Pada pidato lainnya, Megawati mengajak masyarakat tetap menggunakan hak pilihnya. Dan bijaksana menggunakan hak pilihnya. "Kalau mau memilih pemimpin apa sih yang dilihat? Jangan hanya supaya dia nyoblos. Pilihlah yang baik yang bisa memimpin yang menaungi semuanya. Yang track record politiknya bukan hanya teori tapi punya pengalaman," tegas Megawati.
Kekecewaan Beralasan
Pengamat Politik dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Danis TS mengatakan, berapi-apinya pidato Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri di Rakernas PDIP bukan tanpa alasan.
"Sangat bisa dibenarkan, karena kondisi pemilu 2024 memang sangat berbeda, benturan politik dan kepentingan yang sangat kuat namun semuanya sangat berhati-hati untuk menjaga stabilitas politik dan negara," kata Danis.
Sikap Mega yang kritis, mencerminkan isi hati, kegundahannya melihat situasi politik hari ini. "Dinamika masyarakat terasa sangat anomali," sebut Danis.
Retaknya hubungan Megawati dengan Presiden Jokowi ditenggarai Danis membawa perubahan besar di partai berlambang Banteng ini. "Ditengah berbagai Kontrovensi, elektabilitas Ganjar - Mahfud melemah, banyak relawan dan kader yang berpindah," ungkap Danis.
Pekerjaan Rumah bagi PDIP untuk memenangkan Banteng di tengah maraknya penyelewengan kekuasaan dan penggunaan alat-alat negara pada Pemilu Kali ini. "Pertanyaan pentingnya adalah sejauhmana ibu megawati, PDIP dan koalisi serius melakukan perlawanan politik?" kata Danis.
Pria yang juga menjabat Direktur Eksekutif Indodata ini menjelaskan, ada beberapa opsi yang dapat dilakukan PDIP sebagai upaya politik perlawanan yang dilakukannya.
"Menarik semua menteri PDIP dan koalisi dari Kabinet. Menyusun Koalisi baru pasca pemilihan putaran pertama, jika Ganjar-Mahfud masuk putaran kedua, Semua timnya harus bersiap menerima semua kelompok Anies, dan jika sebaliknya semua harus masuk dan bergabung dengan koalisi Amin," tambah Danis.
Namun diatas kepentingan pemenangan Pemilu, Danis percaya baik PDIP maupun koalisi lain memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga ketentraman bangsa.
"Betapapun beratnya Kondisi dan kompetisi pada pemilu 2024 semua komponen harus bersatu pasca pemilu dan melanjutkan agenda-agenda kebangsaan," pungkas Danis.
