Oleh Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) pada hari Sabtu, 02 Des 2023 - 19:06:54 WIB
Bagikan Berita ini :

Hapus Debat Khusus Cawapres, KPU Langgar UU Pemilu: Untuk Lindungi Gibran?

tscom_news_photo_1701518814.jpg
Anthony Budiawan (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Majalah Tempo menyebutnya ‘Anak Haram Konstitusi’. Merujuk tiket pencalonan Gibran sebagai wakil presiden 2024 yang terbukti melanggar moral, etika, dan hukum, oleh Mahkamah Konstitusi, khususnya Ketua Mahkamah Konstitusi, yaitu Anwar Usman, sekaligus Paman Gibran.

‘Perlindungan’ kepada Gibran sepertinya tidak berhenti sampai di situ. Gibran nampaknya akan terus ‘dikawal’ sampai proses Pilpres selesai. Karena Gibran masih sangat ‘mentah’. Kalau tidak dikawal, dipastikan akan menjadi blunder yang memalukan.

Mungkin karena alasan ini, KPU menghapus debat khusus calon Wakil Presiden pada pilpres 2024 ini. Demi membantu Gibran!?

https://news.republika.co.id/berita/s4zfg8409/kpu-ubah-format-debat-pilpres-2024-tidak-ada-debat-khusus-cawapres-seperti-2019

Sebelumnya, debat calon Presiden terpisah dengan debat calon Wakil Presiden. Ada debat khusus calon Presiden yang tidak dihadiri calon Wakil Presiden. Dan ada debat khusus calon Wakil Presiden yang tidak dihadiri calon Presiden. Dengan demikian, masyarakat bisa menilai kualitas setiap calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang mengikuti kontestasi pilpres.

Sekarang, di pilpres 2024, KPU mengubah format debat calon Presiden dan calon Wakil Presiden ini, dengan menghapus debat khusus calon Wakil Presiden. Keduanya dijadikan satu. Semua debat akan dihadiri oleh pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden.

Tidak ada debat khusus antar calon Presiden, atau antar calon Wakil Presiden.

KPU beralasan, Ketua KPU Hasyim Asy’ari menyatakan, perubahan format dan penghapusan debat khusus calon Wakil Presiden ini sudah sesuai undang-undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Alasan KPU ini tidak benar. Alias bohong.

Karena, Pasal 277 ayat (1) UU Pemilu secara lengkap, ditambah dengan penjelasan, berbunyi: “Debat Pasangan Calon …. dilaksanakan 5 (lima) kali”, masing-masing dilaksanakan 3 (tiga) kali untuk calon Presiden dan 2 (dua) kali untuk calon Wakil Presiden.

Penjelasan UU Pasal 277 ayat (1) berbunyi: _Yang dimaksud dengan "*debat Pasangan Calon dilaksanakan 5 (lima) kali*” adalah dilaksanakan 3 (tiga) kali untuk calon Presiden dan 2 (dua) kali untuk calon Wakil Presiden._

Oleh karena itu, menggabungkan debat calon Presiden dengan debat calon Wakil Presiden, atau menghilangkan debat khusus calon Presiden, atau debat khusus calon Wakil Presiden, tentu saja melanggar UU Pemilu ini, yang secara tegas memisahkan debat calon Presiden sebanyak 3 kali dan debat calon Wakil Presiden sebanyak 2 kali.

Artinya, perubahan format debat calon Presiden dan calon Wakil Presiden, dan penghapusan debat khusus calon Wakil Presiden, untuk pilpres 2024 harus dibatalkan karena melanggar UU Pemilu, dan melanggar konstitusi. Format debat harus dikembalikan sesuai UU Pemilu, dengan 3 kali debat calon Presiden dan 2 kali debat calon Wakil Presiden.

KPU sebagai lembaga independen penyelenggara pemilu seharusnya bersikap netral, jujur dan adil, serta tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon. Menghapus debat khusus calon Wakil Presiden, dengan sengaja melanggar UU Pemilu, berarti KPU tidak lagi netral, dan telah bertindak untuk kepentingan salah satu pasangan calon.

Karena itu KPU melanggar perintah Pasal 22E ayat (1) UUD: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”

Sebagai konsekuensi, semua anggota KPU harus dinonaktifkan dan diberi sanksi, karena telah membahayakan proses pemilu, demokrasi dan masa depan bangsa.

Bagi Ketua KPU yang dengan sengaja telah melakukan pembohongan publik, melanggar UU dan konstitusi harus diberi sanksi seberat-beratnya, dan dilarang menduduki jabatan publik selamanya. Karena, pelanggaran konstitusi merupakan wujud pengkhianatan terhadap negara.

Rakyat menuntut, semua kerusakan demokrasi ini harus segera dihentikan. DPR harus memanggil KPU secepatnya, dan membatalkan Peraturan KPU tersebut yang melanggar UU Pemilu. Akumulasi pelanggaran hukum ini bisa memancing kemarahan rakyat, yang bisa memicu chaos.

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
BANK DKI JACKONE
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
HUT RI 79 - SOKSI
advertisement
HUT RI 79 - ADIES KADIR
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Lainnya
Opini

Hashim Djojohadikusumo dan Masa Depan Pribumi di Indonesia

Oleh Syahganda Nainggolan
pada hari Minggu, 13 Okt 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Hashim Djojohadikusumo (HDj) sebenarnya sangat ideologis dan memukau ketika berbicara di hadapan pengusaha properti beberapa hari lalu di Jakarta. Ideologis artinya dia ...
Opini

Simbol "Tali Gantung" Untuk Jokowi

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Apapun narasinya apakah "Lengserkan Jokowi", "Tangkap Jokowi", "Adili Jokowi" atau lainnya simbol yang paling pas adalah "Tali ...