Oleh Sahlan Ake pada hari Sabtu, 24 Feb 2024 - 21:04:10 WIB
Bagikan Berita ini :

Wacana Angket, Wakil Ketua MPR: Kontraproduktif, Sebaiknya Gunakan Mekanisme Hukum yang Tersedia

tscom_news_photo_1708783450.jpg
Syarief Hasan (Sumber foto : MPR)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan menilai wacana pengajuan hak angket menyikapi penyelenggaraan Pemilu 2024 adalah langkah yang tidak perlu dan kontraproduktif. Hak angket memang hak konstitusional yang melekat di lembaga legislatif, namun jika ingin mempertanyakan pelaksanaan dan hasil Pemilu 2024, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah mengatur mekanismenya. Hak angket justru terkesan menjadi bias dan bertendensi politis.

“DPR memang punya hak mengajukan angket. Namun menyikapi pesta demokrasi yang telah berjalan demokratis ini, semua pihak harus mengedepankan kebijaksanaan kolektif, menurunkan tensi politik, menunggu semua proses Pemilu rampung. Saat ini, KPU dan Bawaslu tengah menyelesaikan tugasnya, maka sudah saatnya menunggu tugasnya rampung. Hak angket hanya akan menyisakan kegaduhan politik, berdampak pada segregasi sosial politik, dan kenyamanan berusaha,” ujar Anggota Komisi Pertahanan DPR RI ini.

Menurutnya, jika ada pihak yang tidak puas dengan pelaksanaan Pemilu, UU telah mengatur mekanismenya. Sengketa proses diajukan ke Badan Pengawas Pemilu, dan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Semuanya bermuara pada kepastian hukum melalui lembaga yudikasi. Bukan melalui hak angket yang merupakan peradilan politik, unjuk kekuatan, dan rawan keterbelahan kebangsaan. Ini justru berbahaya bagi demokrasi dalam jangka panjang.

Mantan Menteri Koperasi dan UKM ini mengajak semua pihak untuk berpikir lebih holistik dan integratif menyikapi pelaksanaan Pemilu ini. Kita telah bersepakat tahun 2024 ini memilih pemimpin politik, nasional maupun daerah. Semua proses pelaksanaannya disepakati dan diawasi bersama, termasuk dalam hal ini proses rekrutmen penyelenggara Pemilu. Semuanya melibatkan lembaga legislatif. Maka jika pelaksanaan Pemilu ini dipertanyakan, bahkan didelegitimasi oleh parlemen, ini justru menyisakan banyak pertanyaan.

“Pemilihan KPU dan Bawaslu dilakukan juga oleh parlemen. Jadwal dan tahapan Pemilu juga disepakati bersama oleh penyelenggara Pemilu bersama-sama dengan DPR, lalu mengapa tugas berat penyelenggara ini kemudian mau dinegasikan? Jika ada anggapan Pemilu bermasalah, atau KPU dan Bawaslu tidak independen, sebaiknya gunakan saja saluran yang tersedia. Menggunakan mekanisme hukum jauh lebih baik dibandingkan unjuk kekuatan politik di DPR. Ujung-ujungnya rakyat juga yang akan menjadi korban,” tutup Syarief.

tag: #mpr  #syarief-hasan  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Lainnya
Berita

TB Hasanuddin Mengecam Bentrokan Brimob dan Marinir di Sorong Papua

Oleh Sahlan Ake
pada hari Minggu, 14 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (p) TB Hasanuddin mengecam insiden bentrokan antara prajurit TNI dengan anggota polisi Brigade Mobil (Brimob) di Kota Sorong, Papua ...
Berita

TB Hasanuddin: Perubahan KKB Jadi OPM Lebih Realistis, Tapi Seluruh Lembaga Negara Harus Sepakat

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (p) TB Hasanuddin mengungkapkan  penyebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM) memiliki ...