Berita
Oleh Sahlan Ake pada hari Minggu, 02 Agu 2015 - 13:36:48 WIB
Bagikan Berita ini :

MUI Memfatwa Haram BPJS, Komisi IX: Jangan Buat Gaduh Masyarakat

6bpjs-kesehatan-haram.jpg
BPJS Kesehatan Difatwa Haram (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Irma Suryani mengatakan, kabar tentang adanya fatwa haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap sistem BPJS kesehatan masih simpang siur. Sepengetahuannya, MUI belum mengeluarkan fatwa sistem BPJS kesehatan tersebut haram.

Menurut Irma kritik MUI terhadap denda itu masih sebatas rekomendasi yang di hasilkan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V tahun 2015. Sehingga, perlu dikaji kembali jika MUI mengeluarkan fatwa haram terhadap denda BPJS tersebut.

"Seharusnya MUI duduk bersama-sama dahulu dengan pihak-pihak terkait seperti pihak BPJS, Menteri Kesehatan, dan Komisi IX DPR untuk menjelaskan masalah ini," kata Irma saat dihubungi TeropongSenayan, Minggu (2/8/2015).

Hal ini, kata Irma, untuk menjaga kegaduhan di masyarakat. Sehingga, menurut politisi Nasdem ini, sangat diperlukan pemanggilan oleh Komisi IX kepada semua pihak dalam rapat kerja nanti.

"Kita akan pangil MUI, BPJS, dan Menteri Kesehatan untuk menyelesaikan informasi tersebut," katanya.

Irma juga menjelaskan, Ketua MUI Din Syamsuddin menegaskan bahwa MUI menilai BPJS Kesehatan memang tak sesuai syariah, tapi belum pernah ada fatwa haram atasnya.

"Jadi informasi ini masih simpang siur. Din saja sudah mengatakan tidak pernah mengeluarkan fatwa haram untuk BPJS kesehatan," bebernya.

Irma mengatakan, jika MUI ingin mengadakan BPJS syariah, menurutnya tidaklah mudah untuk mewujudkannya.

"Jika MUI minta adanya BPJS syariah maka diperlukan perubahan UU. Ini kan proses yang tidak sebentar dan tidak mudah," ungkapnya. (mnx)

tag: #Fatwa MUI mengenai BPJS Kesehatan haram  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
56 Tahun Telkom Indonesia
advertisement
Dompet Dhuafa x Teropong Senayan : Qurban
advertisement
TS.com Vacancy: Marketing
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Soal PP Statuta UI, Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham: Semua Pihak Harus Tenang dan Objektif

Oleh La Aswan
pada hari Sabtu, 24 Jul 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham Freddy Harris menduga ada permainan politik di balik isu rangkap jabatan Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro. Freddy ...
Berita

DPR Minta Aparat Polisi Selidiki Hilangnya Obat Terapi Covid-19

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad meminta polisi menyelidiki kosongnya obat-obatan terapi Covid-19. Hal tersebut disampaikan Dasco menanggapi ...