Zoom
Oleh Mandra Pradipta pada hari Minggu, 09 Agu 2015 - 19:11:20 WIB
Bagikan Berita ini :

BPJS Ternyata Tak Bertujuan Buat Kepentingan Sosial

22DISKUSI_BPJS_3.jpg
Salamudin Daeng (kiri) saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk (Sumber foto : Indra Kusuma/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Peneliti politik Asosiasi Ekonomi Politik (AEPI) Salamudin Daeng mengungkapkan, sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan terus carut marut jika mekanismenya tidak diubah secara menyeluruh.

Bagaimana tidak, ujar Daeng, sistem yang dianut oleh BPJS Kesehatan yakni financial yang merujuk kepada otoritas jasa keuangan (OJK) bukan kepada nirlaba yang notabenenya untuk tujuan sosial.

"Sebetulnya kami sudah menggugat BPJS ini sejak lama, tapi gugatan kami ini ditolak di MK oleh Pak Mahfud MD. Kita melihat mekanisme BPJS ini tidak nirlaba, semua memakai sistem asuransi biasa," kata Daeng dalam diskusi bertajuk 'Perlindungan atau Komersialisasi Kesehatan' di Plaza Festival, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (9/8/2015).

Sementara itu Daeng mengaku heran dengan sistem BPJS Kesehatan yang saat ini terbilang tidak transparan dalam pengelolaannya. Padahal para peserta BPJS Kesehatan berhak tahu uang yang dibayarkan selama ini untuk apa saja.

"Karena selama ini peserta BPJS tidak punya badan hukum yang kuat. Makanya kita tidak tahu bayar untuk apa dan uang kita kemana," tandasnya.(yn)

tag: #bpjs kesehatan  #bpjs  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
56 Tahun Telkom Indonesia
advertisement
Dompet Dhuafa x Teropong Senayan : Qurban
advertisement
TS.com Vacancy: Marketing
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Zoom Lainnya
Zoom

Sempat Kontroversi Terkait Vaksin Berbayar Individu, Erick Minta Maaf

Oleh Rihad
pada hari Selasa, 20 Jul 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Setelah Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan meminta maaf, kini  Menteri BUMN Erick Thohir melakukan hal yang sama. "Kami Kementerian ...
Zoom

Apa Manfaat Revisi UU Otsus Buat Masyarakat Papua?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (RUU Otsus Papua) dalam Rapat ...