JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Koalisi Masyarakat Peduli Parlemen Willy Kurniawan menduga, PDI Perjuangan ingin mengusung Puan Maharani menjadi Ketua DPR dengan cara mewacanakan untuk merevisi undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), pasca masuknya PAN dalam pemerintahan.

"Revisi UU MD3 ada modus untuk menggantikan kursi Ketua DPR Setya Novanto dengan Puan Maharini dan Tjahjo Kumolo," kata Willy dalam konferensi pers Koalisi Masyarakat Peduli Parlemen, di Kedai Kopi, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (6/9/2015).

Menurut Willy, merevisi UU MD3 masih harus dihitung ulang baik buruknya. Yang dibutuhkan oleh Parlemen saat ini adalah bagaimana lembaga tinggi negara ini bekerja secara maksimal dan menghasilkan produk politik yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia.

"Bagaimana DPR menjadi instrument pengawasan yang efektif dalam proses pembangunan demokrasi. Namun untuk sampai kesana kita harus meminta mereka yang saat ini masih senang double job (menteri iya, DPR iya), untuk segera mengakhiri lelucon ini," tandasnya.

Menurut Arief, wacana pergeseran ketua DPR semakin terlihat ketika PAN masuk dalam pemerintah, hal ini agar wacana revisi UU MD3 dapat berjalan dengan mulus di parlemen. Pasalnya dengan masuknya PAN dalam koalisi KIH mendapatkan suntikan jumlah kursi di parlemen.

"Dengan masuknya PAN, semakin kuat rencana revisi UU MD3 dan ini menjadi deal politik antara pemerintah dan PAN," ucapnya.

Dua kader PDIP, Puan Maharani dan Tjahjo Kumolo saat ini sudah masuk di Kabinet Kerja Presiden Jokowi. Dua kader ini juga masih tercatat sebagai anggota DPR RI, karena belum ada pergantian antar waktu oleh PDIP.

"Ini Puan dan Tjahjo belum mundur, artinya kemungkinan besar dia jadi ketua, namun yang lebih besar pontensinya Puan Maharani," tuntas Willy.(yn/b3)